Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kompas.com - 09/03/2020, 18:00 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

KOMPAS.com - Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) gagal di Indonesia.

Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni:

  1. Ekspor dan invesasi merosot
  2. Menipisnya cadangan devisa
  3. Inflasi mencapai ratusan persen
  4. Harga kebutuhan pokok mahal

Adapun penyebabnya antara lain:

  1. Indonesia baru merdeka
  2. Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali
  3. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat
  4. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno
  5. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018).

Ekonomi terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah.

Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu.

Lalu, apa itu ekonomi terpimpin?

Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Karakteristik Politik Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin

Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar.

Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian.

Presiden Soekarno sedang berpidato dalam rapat raksasa mengganyang Malaysia di Gelora Bung Karno tanggal 28 Juli 1963.IPPHOS Presiden Soekarno sedang berpidato dalam rapat raksasa mengganyang Malaysia di Gelora Bung Karno tanggal 28 Juli 1963.
Sikap keras itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1965.

Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.

Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat.

Panglaykim dan HW Arnt dalam The Indonesian Economy: Facing a New Era? (1966) mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya

Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com