Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni:

1. Ekspor dan invesasi merosot
2. Menipisnya cadangan devisa
3. Inflasi mencapai ratusan persen
4. Harga kebutuhan pokok mahal

Adapun penyebabnya antara lain:

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018).

Ekonomi terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian masih sangat lemah.

Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu.

Lalu, apa itu ekonomi terpimpin?

Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar.

Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian.

Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.

Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat.

Panglaykim dan HW Arnt dalam The Indonesian Economy: Facing a New Era? (1966) mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960.

Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia.

Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1963 dan Conference of the Emerging Forces (Conefo) pada 1965 membengkak.

Buruknya perekonomian

Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1961-1965 meningkat. Dari 29,7 persen pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965.

Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi (hiperinflasi).

Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara 1962-1963.

Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB.

Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161 persen. Sementara inflasi mencapai 592 persen.

Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dollar AS dari International Monetary Fund (IMF). Investasi juga merosot tajam.