Menerka Potensi dan Tantangan Bisnis Perumahan Pasca Pilpres 2024

KOMPAS.com - Sektor perumahan masih menjadi isu krusial di Indonesia seiring masih tingginya kebutuhan hunian layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi momentum untuk menerka arah kebijakan perumahan di Indonesia ke depan.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip melihat potensi bisnis properti pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan lebih bergairah.

Dengan catatan, pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan kondusif dan hasilnya sesuai harapan masyarakat.

Pasalnya, saat ini angka backlog perumahan mencapai 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Kemudian, setiap tahun diperkirakan sebanyak 700.000–800.000 keluarga baru yang membutuhkan hunian.

Di sisi lain, bila mengacu pada dokumen visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, masing-masing calon memiliki komitmen tinggi terkait penyediaan perumahan dan hunian yang layak.

"Berdasarkan pada dokumen visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, setidaknya sebanyak 2 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun setiap tahunnya oleh pemerintahan baru mendatang, atau dua kali lipat dibanding program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," jelas Sunarsip dalam keterangan tertulis dikutip pada Rabu (31/01/2024).

Baca juga: Tahun Ini, Penjualan Perumahan Diprediksi Meningkat 5-10 Persen

Namun demikian, Sunarsip juga melihat bahwa di tengah tingginya potensi bagi bisnis perumahan dan properti tersebut, tantangannya juga cukup banyak.

Ketersediaan lahan dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu tantangan yang terbesar.

Selain itu, ketersediaan dana murah yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Di sisi lain, kita juga memiliki keterbatasan jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra bisnis bagi pemerintah dan bank penyedia kredit," imbuhnya.

Oleh karena itu, ke depan, Sunarsip mengusulkan agar dikembangkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di sektor perumahan dan properti untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan sebagai upaya penyediaan perumahan dan bisnis di sektor properti.