"Backlog" Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Capai Rp 1.435 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki kebutuhan investasi bidang infrastruktur pada 2020-2024 sebesar Rp 2.058 triliun.

Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Creative Infrastructure Financing Day (creatIFF) Erna Hutagalung dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Namun demikian, hanya sebesar 30 persen dari total kebutuhan tersebut yang mampu didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, terdapat ketimpangan pembiayaan infrastruktur mencapai 70 persen atau sekitar Rp 1.435 triliun.

"Tema yang diangkat pada kegiatan ini didasari tantangan pemenuhan funding gap kebutuhan investasi untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan sebesar 70 persen dari indikasi kebutuhan periode 2020-2024 sebesar Rp 2.058 triliun," ujar Erna.

Salah satu skema pendanaan alternatif yang bisa dilakukan adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui 3 strategi.

Baca juga: Simak, Jadwal Contraflow di Jalan Tol Saat Natal dan Tahun Baru

"Pertama, fast track KPBU, kedua peningkatan kepastian investasi, dan ketiga penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam proyek bidang KPBU," imbuh Erna.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut baik adanya agenda creatIFF yang baru diselenggarakan dua kali tersebut.

"Enggak hanya untuk generasi muda, generasi kami pun perlu ilmu ini. Sehingga ini kan ilmu-ilmu baru financing, khususnya saya pribadi, saya financing ini nol putul, makanya selalu dengerin tentang financing di infrasruktur," tegas Basuki.