Kementerian PUPR Serahkan Barang Milik Negara Senilai Rp 15,41 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) yang telah dibangun kepada sejumlah pihak senilai Rp 15,41 triliun.

Seremoni penyerahan BMN dilakukan di Kantor Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan pada Rabu (29/11/2023).

BMN tersebut terdiri dari BMN yang akan dialih-statuskan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 1,54 triliun dan yang untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Yayasan senilai Rp 13,87 triliun.

Secara rinci, infrastruktur yang diserahkan terdiri dari bidang Sumber Daya Air (SDA) berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor dengan nilai sebesar Rp 135,74 miliar.

Kemudian, Bina Marga berupa jalan nasional kolektor, arteri, dan jembatan gantung, dengan nilai sebesar Rp 1,4 triliun.

Lalu, Cipta Karya berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), peningkatan kualitas permukiman kumuh, dengan nilai sebesar Rp 10,9 triliun.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Serahkan 12 Sertifikat BMN dan BMD di Papua

Dan yang terakhir adalah sektor Perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, PSU jalan, dan meubeulair dengan nilai sebesar Rp 2,92 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, serah terima BMN ini merupakan akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan.

"Total aset ada Rp 6.660 triliun, dari PU ada sekitar Rp 2.200-an triliun. Ini bentuk akuntabilitas PU atas program atau anggaran yang diamanahkan kepada kami dari Kementerian Keuangan," tutur Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian PUPR atas pembangunan BMN.

"Saya berterima kasih, Kementerian PUPR secara transparan dan menyampaikan ke publik berbagai anggaran pembangunan #uangkita yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian PUPR," ucap Bendahara Negara tersebut.