KEK MBTK di Kaltim Catatkan Realisasi Investasi Terendah

KOMPAS.com - Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan perkembangan yang beragam.

Ada KEK yang mencatatkan realisasi investasi tinggi sehingga kinerjanya dinilai optimal, tapi terdapat pula yang tidak optimal.

Dikutip dari dokumen Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022, hingga Desember 2022 terdapat 19 KEK di Indonesia.

Dengan total investasi terealisasi sebesar Rp 113,21 triliun, terdapat 253 pelaku usaha, dan 55.678 tenaga kerja yang terserap.

Baca juga: Top 5 KEK dengan Realisasi Investasi Tertinggi hingga Tahun 2022

Dari jumlah itu, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mencatatkan realisasi investasi terendah.

Hingga Desember 2022, KEK yang ditetapkan pada 2014 silam itu baru merealisasikan investasi Rp 45,16 miliar dengan jumlah 2 pelaku usaha dan serapan tenaga kerja 104 orang.

Khusus sepanjang tahun 2022, KEK MBTK mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 45 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 89 orang.

Dengan demikian, KEK yang termasuk dalam bidang industri dengan kegiatan utama pengolahan kelapa sawit, energi, pengolahan kayu, dan logistik, itu kinerjanya dinilai tidak optimal.

Masih dikutip dari dokumen di atas, KEK MBTK dengan luas area 557,34 hektar telah mendapatkan dukungan pemerintah dari dana APBN serta APBD alam kegiatan operasional dan pembangunannya.

Beberapa kementerian dan lembaga negara juga turut serta memberikan komitmen dukungan kepada KEK MBTK di tahun 2022.

Salah satunya adalah Kementerian PUPR yang memberikan dukungan berupa preservasi Jalan Bontang-Sangata.

Sayangnya, KEK MBTK belum memiliki anchor investor yang dapat menopang kegiatan operasional.

Selain itu, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang masih belum efektif pun mengakibatkan calon investor menjadi ragu.

Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh PT MBTK selaku BUPP ialah menyusun business matching demi menghadirkan investasi baru.

Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur juga akan melakukan perbaikan manajemen operasional PT MBTK melalui perubahan status menjadi BUMD.

Baca juga: Realisasi Investasi Tinggi, Lahan KEK Kendal Akan Ditambah 1.200 Hektar

Terdapat pula isu strategis terkait fasilitas infrastruktur yang harus diselesaikan, yaitu operasionalisasi Pelabuhan Multipurpose Maloy dan peningkatan kualitas akses jalan menuju KEK MBTK.

Sehingga, diperlukan dukungan dari Kemenhub dalam rangka mengoperasionalkan Pelabuhan Maloy, serta dukungan Kemenkominfo dalam hal optimalisasi jaringan telekomunikasi.