Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Tekan Polusi Udara di Jabodetabek, Pengamat Sarankan Tiga Hal Ini

Kompas.com - 15/08/2023, 14:00 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya menyita perhatian publik akhir-akhir ini.

Kondisi itupun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para pimpinan kementerian/lembaga terkait di Istana Merdeka pada Senin (14/08/2023).

Dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Kepala Negara memberikan beberapa arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Arahan yang dimaksud yakni, melakukan rekayasa cuaca, mendorong kantor-kantor menerapkan sistem hybrid working, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH), genjot penggunaan transportasi publik, serta penguatan mitigasi perubahan iklim di sektor industri dan pembangkit listrik.

Menanggapi arahan Jokowi, Nirwono Yoga, selaku Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti menyampaikan, sebetulnya terdapat tiga fokus penanganan polusi udara di Jabodetabek.

Pertama, pengembangan transportasi publik/massal yang terpadu. Termasuk pengadaan bus listrik dalam jumlah besar.

"Pada akhirnya semua bus dan armada angkutan umum berbasis energi baru terbarukan, atau tidak harus listrik semua, bisa biogas, hidrogen, hybrid," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (15/08/2023).

Baca juga: Budi Karya Minta PLN Perbanyak SPKLU untuk Atasi Polusi Udara

Kedua, perlu dilakukan pembatasan kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan.

Meliputi, perluasan ganjil genap se-Jabodetabek, berlaku untuk semua kendaraan pribadi, baik yang menggunakan bahan bakar fosil maupun listrik.

Kemudian, penerapan jalan berbayar elektronik untuk semua kendaraan pribadi terutama di pusat kota serta jalan-jalan utama/protokol.

Lalu, rekayasa lalin seperti penutupan u-turn, satu arah pada jam padat, belok kiri boleh langsung kembali, peniadaan parkir liar, dan parkir tepi jalan.

"Serta, pembatasan mobilitas warga dan pengaturan hari atau jam kerja (WFH)," tandasnya.

Adapun fokus penanganan yang terakhir, yaitu dengan pembenahan ulang tata ruang kota se-Jabodetabek.

Di mana penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelompok muda di pusat.

"Kemudian, pengembangan TOD di titik simpul transportasi massal, pembangunan trotoar dan jalur sepeda ke permukiman di sekitar koridor transportasi massal, perluasan RTH, dan perbanyak penanaman pohon peneduh," pungkas Nirwono Yoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com