Tak Ada Pungli, Menteri Hadi Apresiasi PTSL di Kulonprogo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengapresiasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengap (PTSL) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasalnya, progres program tersebut sudah mencapai 97 persen.

"Saya turun langsung ke lapangan, di Kulon Progo ini sebetulnya untuk program PTSL sudah 97 persen, bagus," tutur Hadi singkat dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (12/7/2023).

Meskipun para penduduk di Kulon Progo tersebar di wilayah-wilayah perbukitan, namun PTSL dinilai sebagai program revolusioner yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga, Hadi merasa sangat senang karena secara langsung melihat dan masyarakat bisa langsung menerima sertifikat.

Selain memastikan tanah masyarakat tersertifikatkan dengan baik dan benar, tujuan hadirnya Hadi di desa-desa adalah untuk memeriksa adanya ketidakpuasan yang dirasakan mereka, baik secara proses penyertifikatan maupun biaya yang dikeluarkan.

Baca juga: Usai Shalat Idul Adha, Hadi Tjahjanto Bagikan 10 Sertifikat Tanah Wakaf di Malang

Setelah berbincang santai dengan masyarakat desa tersebut, Hadi mengetahui bahwa tidak ada masyarakat yang terbebani ataupun diminta pungutan liar (pungli).

"Saya cek mereka tidak harus dipungut biaya besar, hanya sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama, red) 3 Menteri, Rp 150.000. Rasa bangga dan senang kita melihat semua masyarakat bisa menerima walaupun mereka hidup sederhana seperti ini tapi kebanggaan itu bertambah ketika mereka menerima sertifikat," tutur dia.

Adapun Hadi telah menyerahkan sertifikat hasil PTSL di Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY, Jumat (7/7/2023).

Dia menyerahkan 16 sertifikat tanah masyarakat dan 8 sertifikat tanah wakaf secara door to door sembari berbincang santai di rumah-rumah warga.

Untuk diketahui, PTSL merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kemudian dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2017 dan telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat di penjuru Indonesia.