Hadi Minta Pemkab Garut Laporkan Lahan Perkebunan yang Habis Masa Pakai

GARUT, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut agar menginventarisasi tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan agar nantinya dapat dimasukkan ke dalam Bank Tanah, termasuk lahan Perhutani dan PTPN.

Hal ini disampaikan Hadi saat memberikan pidato usai menyerahkan sertifikat Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), instansi pemerintah TNI/Polri, serta redistribusi tanah kepada 422 kepala keluarga (KK), Jumat (22/6/2023).

"Saya sampaikan kepada Pak Bupati dan aparat GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) apabila ada tanah perkebunan yang sudah habis masa pakainya (HGU) segera diinventarisasi," tegas Hadi.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Tebar Sertifikat Gratis, Mulai BMN hingga Redistribusi Tanah di Garut

Usai diinventarisasi, Pemkab Garut kemudian dapat melaporkan tanah tersebut kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar dapat ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dengan demikian, akan ada pertimbangan apakah tanah tersebut dapat dimasukkan ke dalam Bank Tanah.

“Dan Menteri (ATR/Kepala BPN) akan segera menetapkan sebagai objek TORA, apakah nanti juga bisa dimasukkan ke dalam bank tanah,” tutur Hadi.

Adapun Hadi telah menyerahkan sertifikat tersebut di Pendopo Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

“Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka penyerahan sertifikat yang baru saja kita saksikan yaitu sertifikat BMN, BMD, instansi pemerintah TNI/Polri, dan yang tidak kalah penting adalah redistribusi untuk 422 kepala keluarga,” jelas Hadi.

Hadi pun menyambut gembira sertifikat redistribusi yang telah ditunggu lama oleh masyarakat. Kata dia, sertifikat tersebut bersifat komunal atau bersama.

“Karena apa? Kalau kita serahkan secara bersama, secara komunal, maka tidak mudah untuk diperjualbelikan. Semuanya adalah untuk peningkatan ekonomi,” tuntasnya.