348.000 Hektar Lahan Hasil Pelepasan Kawasan Hutan Kini Terbit Sertifikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan menuturkan, objek reditribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yang sudah terbit sertifikat saat ini mencapai 348.000 hektar.

Dia meyakini, 572.000 hektar potensi redistribusi tanah dapat diselesaikan hingga 2024 mendatang dengan target sekitar 123.000 hektar tuntas pada tahun 2023.

"Kami berharap kepada semua rekan ada 123.000 hektar yang akan kita kerjakan tahun ini," ucap Dalu dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/6/2023).

Menurut analisis Kementerian ATR/BPN, sebanyak 123.000 hektar lahan akan dikerjakan tahun ini.

Baca juga: Sertifikat Laik Operasi Tol Indralaya-Prabumulih Terbit Akhir Juni

"Jadi, para jajaran harus mulai menginventarisir satu per satu Areal Penggunaan Lain (APL) yang ada di wilayahnya masing-masing," sambung Dalu.

Sementara itu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni menegaskan, penyelesaian Reforma Agraria seharusnya tidak menjadi business as usual.

Artinya, para jajaran harus mengurai permasalahan di berbagai wilayah melalui redistribusi tanah.

Maka dari itu, diperlukan cara yang lebih progresif seperti peningkatan kapasitas berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Dalam rangka itu lah maka perlu peraturan yang membuka ruang lebih fleksibel untuk bisa menyelesaikan persoalan di level bawah," ujar dia.

Kata Raja Juli, Kementerian ATR/BPN hadir untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan, menawarkan keadilan di tengah masyarakat, harapan rakyat sangat besar terhadapnya.

"Oleh karena itu, aturan mainnya harus extraordinary (luar biasa) untuk capaian yang lebih baik, target lebih baik, kepuasan masyarakat terhadap rasa keadilan hadir di tengah kita," tandas Raja Juli.