Jadi Jalur Perdagangan Strategis, Jatim Susun RTRW dengan Aspek Mitigasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawa Timur merupakan provinsi yang berada di jalur perdagangan strategis, terutama skala domestik.

Dia menyebut, provinsi ini pun menjadi penyumbang hampir seperlima perdagangan di seluruh Indonesia.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, daerah ini juga memiliki keterkaitan erat dengan wilayah timur Indonesia.

"Jadi dari Pelabuhan Tanjung Perak banyak berinteraksi dengan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, bahkan Papua. Sehingga, logistik di sini (wilayah timur) banyak sekali disuplai dari Jawa Timur,” kata Emil dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/6/2023).

Pesatnya pertumbuhan Jawa Timur juga diiringi dengan permasalahan yang muncul, di antaranya terkait alih fungsi lahan dan kerawanan bencana.

Dalam isu alih fungsi lahan, tekanan jumlah penduduk yang tinggi dan urbanisasi dapat mengurangi ketersediaan lahan pangan dan menyebabkan alih fungsi lahan.

“Kita perlu memastikan bagaimana keputusan mengenai proporsi lahan pangan yang ingin kita pertahankan dan konsekuensinya,” ungkap Emil.

Soal kerawanan bencana,  faktor manusia juga berperan penting dalam menjaga alam itu sendiri.

Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Jawa Timur telah disusun dengan mengedepankan aspek mitigasi bencana yang lebih komprehensif.

“Selain top down melihat dari ecology structure dan economy direction, kita juga harus bottom up, melihat permasalahan tata ruang selama 20 tahun terakhir," tegas Emil.

Baca juga: Waskita Garap Proyek Irigasi di Jawa Timur Senilai Rp 182 Miliar

Sehingga, tidak terulang permasalahan-permasalahan yang sama.

"Inilah tantangan kita bersama bagaimana masyarakat untuk menerapkan tata ruang yang benar,” tutur dia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengungkapkan, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, namun juga pada aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Dengan potensi gempa vulkanik, longsor dan bencana lainnya, saya sangat mendorong pembangunan kita harus menyelaraskan antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan, juga aspek sosial. Kita tidak bisa mengeksploitasi wilayah-wilayah tersebut dengan mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tegasnya.

Gabriel melanjutkan, ke depannya kebijakan pembangunan kewilayahan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akan berfokus pada koridor Bali-Nusa Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Bali-Nusa Tenggara (Nusra).

Hal ini akan menguatkan posisi Jawa Timur menjadi hub dalam koridor Bali-Nusra melalui pelabuhan-pelabuhan yang menyambungkan Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara.