Dua Proyek Saluran Irigasi di Sumsel dan Lombok Ditawarkan ke Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR melalui Ditrektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menyelenggarakan kegiatan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) dua proyek KPBU Unsolicited, pada Selasa (20/12/2022).

Yakni Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok.

Acara ini dilaksanakan dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan non-APBN untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur sumber daya air khususnya pada sub sektor irigasi.

Berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Indonesia masih mengalami backlog pendanaan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.

Untuk itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong upaya pengembangan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar APBN.

Karena banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Sehingga dia berharap akan adanya diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang.

"Terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk bisa mendorong dan mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur terutama untuk percepatannya," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Baca juga: Kementerian PUPR Ajak Swasta Bangun PLTA di Bendungan Tiga Dihaji Sumsel

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, kegiatan market sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit melalui skema KPBU.

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close).

Lalu, penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah.

"Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal dan berimplikasi terhadap terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia," terang Herry.

Baca juga: Hingga 2024, Pemerintah Target Bangun 500.000 Hektar Area Irigasi

Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi HLD Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup pekerjaan.

Yaitu revitalisasi/rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management, serta penguatan sosial dan kelembagaan.

Kedua proyek ini memiliki CAPEX sebesar Rp 1,618 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering, dan Rp 1,623 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi HLD Wilayah Sungai Lombok.

Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia.

Sehingga melalui pelaksanaan market sounding ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun pihak lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi," pungkas Herry.