Jawa Barat Bebas dari Desa Tertinggal, Apa Rahasianya?

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan bangga menyampaikan kabar baik mengenai Jawa Barat yang berhasil bebas dari desa tertinggal dan desa sangat tertinggal pada tahun 2022.

Hal ini ia sampaikan langsung dalam acara Synergy Ngopi, Ngobrol Properti: Koridor Timur Jakarta Masa Depan Silicon Valley Indonesia di Fablab President University, Cikarang, Jumat (21/10/2022).

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jawa Barat memiliki desa sebanyak 5.312 desa.

Dari total itu, sejumlah 1.130 di antaranya berstatus desa mandiri, 2.511 berstatus desa maju, dan 1.671 berstatus desa berkembang.

Baca juga: Catat, Hanya Lima Provinsi yang Tak Lagi Punya Desa Tertinggal

Dengan angka ini, Jawa Barat berhasil menduduki posisi ke-3 sebagai provinsi dengan nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) tertinggi se-Indonesia. Provinsi ini memiliki nilai IDM 0.7529 dan berstatus maju.

Lantas, apa rahasia di balik kesuksesan ini?

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan membangun desa-desanya dengan memanfaatkan bisnis, teknologi, dan digitalisasi yang terus berkembang. Lebih tepatnya, ia mengajak mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus untuk membangun desa.

Hasilnya beragam, ada desa yang sekarang menggunakan aplikasi untuk memberi pakan ikan, ada yang memanfaatkan satelit untuk mencari koordinat terbaik untuk memancing ikan, ada pula desa yang menggunakan drone untuk menyiram pestisida.

“Ini karena krisis petani, untuk menjawab ketika SDM di desa pada enggak mau jadi petani, dengan alasan ngapain jadi petani, uangnya kecil, mendingan saya ke kota jadi buruh dan sebagainya. Dari perspektif gubernur, ada isu itu,” jelas Emil.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintahannya berhasil mendorong desa-desanya untuk membangun bisnis. Dari 5.312 desa, setidaknya sudah ada 5.000 desa yang memiliki bisnisnya sendiri.

Ia juga bekerja sama dengan salah satu e-commerce di Indonesia dengan memberikan satu laptop untuk setiap desa agar dapat mengembangkan bisnisnya lebih lagi dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi.

Emil mengaku tidak dapat memajukan daerahnya jika tidak mendapat campur tangan dari publik.

Pasalnya, Pemprov Jawa Barat hanya dapat mengelola sekitar 17 persen dari perputaran ekonomi di Jawa Barat. Untuk 83 persen sisanya, memerlukan bantuan dari partisipasi publik.