Resmi, Pembangunan 712 Huntap di Sulteng Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Bersama Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sah menandatangani kontrak paket pembangunan 712 hunian tetap (huntap) pasca-bencana beserta prasarana dasar kavling unit 2A, Kamis (21/7/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan 712 unit huntap tersebut akan dilaksanakan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

"Kami rencanakan membangun 712 unit Huntap untuk tahap 2A. Lokasinya berada di Kota Palu dan Kabupaten Donggala," jelas Iwan dalam rilis, Kamis (21/7/2022).

Proses pembangunan huntap pasca-bencana Sulteng beserta prasarana dasar kavling tahap 2A dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulteng Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II.

Kontraktor pelaksananya adalah PT Wijaya Karya Beton Tbk bersama PT Murni Konstruksi Indonesia (Wika Beton-Murni KSO).

Sedangkan Teknikal Manajemen Konsultannya adalah PT Indah Karya dengan PT Widya Graha Asana.

Baca juga: Masuk Lelang, 712 Huntap Tahap Kedua Bakal Dibangun di Sulteng

Iwan mengungkapkan, anggaran pembangunan huntao tahap 2A senilai Rp 120,18 miliar ini dilakukan dalam jangka waktu selama 365 hari kerja dan diperkirakan selesai pada 20 Juli 2023 mendatang.

Huntap untuk masyarakat segera dibangun sehingga masyarakat di Sulteng yang terdampak bencana alam likuifaksi bisa menempati hunian layak.

Iwan menerangkan, Kementerian PUPR sebelumnya telah menyelesaikan Huntap tahap pertama sebanyak 1.679 unit untuk masyarakat yang terdampak bencana likuifaksi.

Pihaknya juga melaksanakan serah terima alih status serta pemanfaatan dan penghunian huntap kepada tiga Pemerintah Daerah (Pemda).

Ketiganya adalah Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Donggala, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Iwan berharap, dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembangunan Huntap.

Salah satunya dengan penetapan lokasi serta pendataan penerima bantuan. Hal itu diperlukan agar pemerintah pusat bisa menetapkan target pembangunan serta alokasi anggaran.