Tahun Ini, KPR FLPP Rp 23 Triliun Dikucurkan untuk 200.000 Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2022 ditargetkan mencapai 200.000 unit rumah dengan anggaran mencapai Rp 23 triliun. 

"Pada tahun 2022 Pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp 23 triliun," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (kemenkeu) Rionald Silaban dalam keterangannya, Kamis (31/03/2022). 

Rionald menyebut sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp 75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.

Baca juga: Khusus MBR, Begini Tahapan Mengajukan Cicilan Rumah Lewat Pinhome

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak. Selain itu, pentingnya peran aktif dari para pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah diseluruh wilayah di Indonesia untuk mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak. 

“Peran SMF sebagai fiscal tools pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masingmasing, sehingga dapat meminimalisasi backlog pemilikan rumah di Indonesia,” ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya.

"Selain kepemilikan rumah, masih menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni dari yang saat ini baru pada angka 56,75 persen menjadi 70 persen di tahun 2024 atau setara dengan 11 juta rumah tangga," kata Herry. 

Menurut Herry, keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga berperan sangat pending untuk memenuhi target pembiayaan perumahan yang telah ditetapkan. 

BPD juga menjadi pendukung utama dalam mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal untuk memiliki rumah layak huni. 

“Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama,” ucap Herry.

Herry memaparkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020. 

Bahkan, pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2 persen year-on-year.

"Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran BPD. Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD berhasil mencapai 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 triliun," imbuhnya. 

Diketahui, Kementerian Keuangan telah mengalirkan Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun 2021 kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP.

Dana PMN tersebut kemudian dibaur dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, yang kemudian seluruh dananya digunakan untuk mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.