Urunan dari Masyarakat Jadi Salah Satu Sumber Dana Pembangunan IKN?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan berbagai elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN. Yakni melalui dukungan pembiayaan masyarakat.

Sebab, pembangunan IKN merupakan sebuah perjalanan panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU, dan juga dari masyarakat sendiri," ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Selasa (29/03/2022).

"Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," tandas Bambang.

Baca juga: ADB Akan Bantu Pembangunan IKN Nusantara

Menurut dia, hingga saat ini sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN.

Pihaknya pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bakal memfasilitasi hal-hal yang sesuai prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.

Bambang mencontohkan dihubungi oleh diaspora global. Orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang.

Mereka ingin mempunyai rumah diaspora di IKN dan menanyakan soal diperbolehkan atau tidaknya untuk difaslitasi oleh Badan Otorita.

"Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan bahwa pembangunan IKN membutuhkan dana lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca juga: Softbank Mundur, Luhut Ungkap Investor Pengganti untuk IKN Nusantara

"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," ujar Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/03/2022).

Sementara itu, sisanya bisa berasal dari public private partnership (PPP), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Semua bisa dilakukan. Saya kira kita ingin Otorita IKN ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," pungkasnya.