Twitter Izinkan Akses ke 32 Pesan Pribadi Trump pada Tim Penuntut

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Twitter memberikan penasihat khusus yang menuntut Donald Trump atas dugaan subversi pemilu, akses ke setidaknya 32 pesan pribadi mantan presiden tersebut.

Perusahaan tersebut, yang sekarang dikenal sebagai X, menyerahkan pesan-pesan tersebut setelah menerima surat perintah penggeledahan, CNN pertama kali melaporkan, mengutip pengajuan yang baru dibuka ke pengadilan banding wilayah AS.

Terungkap pada bulan Agustus bahwa jaksa federal telah menerima akses ke sejumlah besar pesan langsung Trump, namun rinciannya belum diketahui pada saat itu.

Baca juga: Selain Biden dan Trump, Mungkinkah Ada Capres Lain Bertarung pada Pilpres AS 2024?

Dilansir dari Guardian, setelah pemilu tahun 2020, Trump secara rutin menggunakan akunnya untuk menyebarkan informasi yang salah dan membuat klaim palsu tentang apa yang disebut sebagai penipuan pemilu.

Jumlah pesan langsung yang disediakan oleh Twitter terungkap dalam pengajuan pengadilan di mana perusahaan tersebut berusaha mengajukan banding atas keputusan hakim yang mendenda perusahaan sebesar 350.000 dollar AS karena melewatkan tenggat waktu untuk mematuhi surat perintah penggeledahan.

Pengadilan mengizinkan surat perintah penggeledahan pada Januari 2023, sesuai dengan pengajuan, serta perintah kerahasiaan, dan memberi perusahaan waktu 10 hari untuk menyediakan materi yang diminta.

Pemerintah mencari data dari Oktober 2020 hingga Januari 2021, yakni rentang waktu yang mencakup pemilihan presiden November 2020 dan pemberontakan 6 Januari di Capitol.

Namun masalah ini segera berubah menjadi perselisihan hukum antara Twitter dan pemerintah AS.

Twitter berupaya untuk mengosongkan atau mengubah perintah kerahasiaan sebelum memberikan materi yang diminta.

Perusahaan mengatakan mereka tidak akan memenuhi tenggat waktu karena belum menerima cukup pemberitahuan untuk melakukannya.

Baca juga: [UNIK GLOBAL] Kampanya Foto Mugshot Trump Hasilkan Rp 108,5 Miliar | Manusia Lutung G20

Mereka kemudian berargumentasi bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah kerahasiaan tanpa adanya perubahan karena publisitas yang intens seputar penyelidik.

Twitter juga mengatakan pihaknya khawatir Trump akan berusaha untuk menegaskan hak istimewa eksekutif atas sebagian akunnya, sebuah argumen yang dibantah oleh jaksa federal.

“Memang benar, materi yang diproduksi Twitter untuk pemerintah hanya mencakup 32 pesan langsung, yang merupakan proporsi yang sangat kecil dari total produksi,” tulis jaksa.

Baca juga: Trump Mengaku Tak Bersalah dalam Kasus Campur Tangan Pemilu AS di Georgia

Menjaga kerahasiaan sangat penting dalam penyelidikan, tulis jaksa, seraya menambahkan bahwa Trump berusaha melemahkan atau mempengaruhi penyelidikan atas dugaan kesalahan penanganan informasi rahasia, termasuk mempublikasikan keberadaan surat perintah Mar-a-Lago.