UU Baru Australia Wajibkan Google dan Facebook Bayar ke Outlet Berita

SYDNEY, KOMPAS.com - Undang-undang Australia yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk membuat Meta Platforms dan Alphabet Inc menegosiasikan kesepakatan pasokan konten dengan outlet media sebagian besar telah berhasil.

Dilansir dari Channel News Asia, undang-undang yang mulai berlaku pada Maret 2021 setelah pembicaraan dengan perusahaan teknologi besar, sempat menyebabkan penghentian sementara feed berita Facebook di negara tersebut.

UU juga disebut bisa perlu diperluas ke platform online lainnya.

Baca juga: Jelang Natal, Kasus Covid-19 Australia Alami Kenaikan

Sejak News Media Bargaining Code berlaku, perusahaan teknologi seperti Facebook dan Goole telah menandatangani lebih dari 30 kesepakatan dengan outlet media.

Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada outlet berita untuk konten yang menghasilkan klik dan dollar iklan, kata laporan Departemen Keuangan.

"Setidaknya beberapa perjanjian ini telah memungkinkan bisnis berita, khususnya, mempekerjakan jurnalis tambahan dan melakukan investasi berharga lainnya untuk membantu operasi mereka," kata laporan itu.

"Meskipun pandangan tentang keberhasilan atau sebaliknya dari aturan ini akan selalu berbeda, kami menganggap masuk akal untuk menyimpulkan bahwa aturan tersebut telah berhasil hingga saat ini," tambahnya.

Baca juga: 4 Nelayan Indonesia Didenda Ratusan Juta di Australia, Punya Sirip Hiu di Kapal

Laporan tersebut sebagian besar merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan metode baru untuk menilai administrasi dan efektivitas undang-undang tersebut, dan tidak menyarankan untuk mengubah undang-undang itu sendiri.

Tetapi patut dicatat bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki mekanisme formal untuk memperluas aturan ke platform lain.

Pemerintah juga disarankan agar memerintahkan regulator persaingan, yang memimpin rancangan undang-undang tersebut untuk menyiapkan laporan tentang pertanyaan.

Baca juga: 2.500 Orang Difoto Telanjang di Pantai Australia, Suarakan Kesadaran Kanker Kulit

"Platform digital harus terus bernegosiasi dengan itikad baik dengan bisnis berita untuk memastikan mereka mendapatkan upah yang adil untuk konten berita yang mereka buat," ungkap pemerintah.

Direktur urusan pemerintah dan kebijakan publik Google di Australia Lucinda Longcroft mengatakan perusahaan telah melanjutkan kontribusi signifikan kami pada industri berita Australia.

Baca juga: Pakar dari Australia Jelaskan Beda Gempa Cianjur dengan Gempa Aceh 2004

Mereka menandatangani kesepakatan yang mewakili 200 masthead di seluruh negeri dan mayoritas outlet bersifat regional atau lokal.