PM Malaysia Gandeng Oposisi untuk Wujudkan Stabilitas Politik

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Pemerintahan baru Malaysia yang dipimpin Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menggandeng oposisi untuk membawa stabilitas politik.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan pada Senin (13/9/2021) di gedung parlemen, Kuala Lumpur, dengan imbalan janji reformasi.

Kedatangan pemerintahan baru ini menurunkan suhu politik - setidaknya dalam jangka pendek - dan memicu harapan para pejabat akan dapat fokus memerangi wabah virus corona yang serius di Malaysia.

Baca juga: Setelah Lengser, Muhyiddin Yassin Berjanji Partainya akan Comeback dalam Pemilu Malaysia

Ismail Sabri dan perwakilan oposisi, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, menandatangani perjanjian di parlemen, saat legislatif bersidang pada Senin untuk pertama kalinya sejak PM baru Malaysia mengambil alih kekuasaan.

PM Ismail Sabri mengatakan bahwa pemerintahannya dan aliansi oposisi Pakta Harapan telah membuat sejarah nasional dengan kesepakatan itu.

Kesepakatan ini mencakup bidang-bidang termasuk memerangi Covid-19, reformasi parlemen, memastikan independensi peradilan, dan bertujuan mengesampingkan perbedaan politik, kata pernyataan itu.

Ada beberapa rincian lebih lanjut lainnya juga, menurut AFP.

Ismail Sabri sebelumnya telah mengusulkan reformasi termasuk undang-undang untuk memblokir pembelotan politik, dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun, meskipun tidak jelas apakah itu juga dimasukkan.

PM Malaysia tersebut hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen, dan kesepakatan itu akan membantu menopang dukungannya.

Baca juga: Bertemu PM Malaysia, Najib Razak Diisukan Diangkat Jadi Penasihat Ekonomi

Dalam pidato pembukaannya di parlemen, Raja Sultan Abdullah mengatakan, dia menghargai upaya mewujudkan pendekatan bipartisan baru yang melibatkan semua pihak, yang akan membangun lanskap politik baru.

Akan tetapi, James Chin pakar Malaysia dari Universitas Tasmania, memperingatkan bahwa pihak oposisi dapat dibatasi agar tak menentang pemerintah setelah menandatangani kesepakatan.

Dia juga mengatakan, itu akan menyebabkan jeda sementara dalam ketegangan politik karena Covid-19, bukan perdamaian permanen.

Pemerintahan Malaysia sebelumnya kolaps pada Agustus ketika Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai perdana menteri setelah 17 bulan bergolak akibat kehilangan suara mayoritasnya di parlemen.

Malaysia dilanda gejolak politik sejak koalisi yang dilanda skandal dan memerintah negara itu selama enam dekade, dilengserkan dari kekuasaan pada pemilu 2018.

Baca juga: Malaysia Tunjuk Mantan PM Muhyiddin sebagai Ketua Dewan Pemulihan Virus Corona