Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/09/2021, 21:08 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Penulis

Sumber Mothership

PUTRAJAYA, KOMPAS.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diisukan akan diangkat sebagai penasihat bidang ekonomi, setelah bertemu PM Ismail Sabri Yaakob.

Dalam pertemuan di kantor Ismail itu, Najib mengngkapkan dia merumuskan cara dan strategi untuk menangkal Covid-19.

Hanya saja, mantan PM dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu tidak menjabarkan seperti apa strateginya.

Baca juga: PM Malaysia Bertemu Najib Razak, Netizen Gelisah

Dalam unggahannya di Facebook hari ini (9/9/2021), dia merespons pertanyaan netizen mengenai sikapnya terhadap publik "Negeri Jiran".

Najib "tidak pernah lupa" masalah yang dihadapi rakyat

Dilansir Mothership, Najib Razak menyatakan dia tidak pernah lupa penderitaan yang tengah dihadapi publik.

Selain mengeklaim masih memahaminya, dia menerangkan sudah tiba waktunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Malaysia.

"Tiba waktunya pencapaian diutamakan, karena kita paham tantangan karena lockdown, Covid-19, dan masalah ekonomi saat ini," kata dia.

Mantan PM Malaysia periode 2009-2018 tersebut berujar, dia yakin strateginya realistis, mudah diterapkan, dan dapat langsung memberikan hasil.

Baca juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Didenda karena Langgar Aturan Covid-19

Dia mengaku beberapa pokok pemikirannya sudah dibahas saat menemui PM Ismail, dan berharap bisa diterima di kabinet.

Rumor Najib ditunjuk sebagai penasihat ekonomi

Kanal lokal Utusan TV, yang mengutip sumber internal pemerintah, melaporkan Najib akan ditunjuk sebagai pejabat setingkat menteri.

Malay Mail memberitakan, baik Najib dan Ismail Sabri Yaakob, yang juga anggota senior UMNO, tidak memberikan respons.

Baca juga: Punya Utang Triliunan ke Negara, Karier Politik Mantan PM Malaysia Najib Razak Terancam Tamat

Jika rumor tersebut benar, maka Najib Razak akan mengikuti jejak mantan PM lainnya, Muhyiddin Yassin yang diangkut ke pemerintahan Ismail.

Pada 4 September, Muhyiddin yang merupakan PM Malaysia periode 2020-2021 itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pemulihan Nasional.

Merespons penunjukannya, Muhyiddin berkilah dia tidak akan mengambil gaji dari posisi yang diembannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Mothership
Video rekomendasi
Video lainnya

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kosovo Tuding Serbia Berencana Caplok Wilayah Utaranya

Kosovo Tuding Serbia Berencana Caplok Wilayah Utaranya

Global
Media Asing: Indonesia Bantah Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Sampai ke Malaysia

Media Asing: Indonesia Bantah Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Sampai ke Malaysia

Global
Berjalan di Eskalator Sekarang Dilarang di Nagoya Jepang

Berjalan di Eskalator Sekarang Dilarang di Nagoya Jepang

Global
Perusahaan Energi Italia Umumkan Temuan Cadangan Gas Besar di Kalimantan Timur

Perusahaan Energi Italia Umumkan Temuan Cadangan Gas Besar di Kalimantan Timur

Global
Katalin Kariko dan Drew Weissman Raih Nobel Kedokteran 2023

Katalin Kariko dan Drew Weissman Raih Nobel Kedokteran 2023

Global
Kematian akibat Demam Berdarah di Bangladesh Capai 1.006 Orang, Jadi Wabah Terburuk

Kematian akibat Demam Berdarah di Bangladesh Capai 1.006 Orang, Jadi Wabah Terburuk

Global
Dokter di Pakistan Ini Gandeng Montir Motor Lakukan 328 Transplantasi Ginjal Ilegal

Dokter di Pakistan Ini Gandeng Montir Motor Lakukan 328 Transplantasi Ginjal Ilegal

Global
Hakim New York: Trump Lebih-lebihkan Nilai Properti untuk Kesepakatan Bisnis

Hakim New York: Trump Lebih-lebihkan Nilai Properti untuk Kesepakatan Bisnis

Global
Markas Besar Polisi di Ismailia Mesir Kebakaran, 38 Orang Terluka

Markas Besar Polisi di Ismailia Mesir Kebakaran, 38 Orang Terluka

Global
Hindari 'Government Shutdown', Biden Tanda Tangani UU Jangka Pendek

Hindari "Government Shutdown", Biden Tanda Tangani UU Jangka Pendek

Global
Rangkuman Hari Ke-585 Serangan Rusia ke Ukraina: Bantuan AS Tak Pasti | Drone Gempur Perbatasan

Rangkuman Hari Ke-585 Serangan Rusia ke Ukraina: Bantuan AS Tak Pasti | Drone Gempur Perbatasan

Global
Udara Singapura Bisa Ikut Memburuk akibat Kebakaran Hutan di Sumatera

Udara Singapura Bisa Ikut Memburuk akibat Kebakaran Hutan di Sumatera

Global
AS Hindari 'Government Shutdown', Bantuan ke Ukraina Kini Tak Pasti

AS Hindari "Government Shutdown", Bantuan ke Ukraina Kini Tak Pasti

Global
Mengenal Apa Itu 'Government Shutdown' dan Dampaknya di AS bila Terjadi

Mengenal Apa Itu "Government Shutdown" dan Dampaknya di AS bila Terjadi

Global
Turkiye Serang Basis Milisi PKK di Irak Usai Bom Bunuh Diri Guncang Ankara

Turkiye Serang Basis Milisi PKK di Irak Usai Bom Bunuh Diri Guncang Ankara

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com