PM Interim Afghanistan Minta Orang yang Bekerja dengan AS untuk Pulang

KABUL, KOMPAS.com – Perdana Menteri interim Afghanistan Mohammad Hasan Akhund mendesak warga yang bekerja sama dengan AS dan kabur dari negara tersebut untuk kembali pulang.

Dia juga berjanji akan menjamin keselamatan jiwa mereka setibanya di Afghanistan sebagaimana dilansir Fox News.

Akhund didaulat sebagai Perdana Menteri interim Afghanistan saat Taliban mengumumkan pemerintahan sementara negara tersebut pada Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Protes Pecah di Kabul, Taliban Kunci Perempuan Afghanistan di Ruang Bawah Tanah

“Kami telah menderita kerugian besar, baik uang dan nyawa, untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan,” kata Akhund kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara pada Rabu (8/9/2021).

“Pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini,” tambah Akhund.

Akhund menambahkan bahwa pihaknya menjamin keselamatan mereka yang bekerja dengan AS dan menegaskan kembali bahwa Taliban akan memberi mereka amnesti.

Sejak Taliban menduduki Kabul pada 15 Agustus, kelompok tersebut berupaya membangun citra yang lebih moderat dibandingkan saat mereka berkuasa di Afghanistan pada 1996-2001.

Baca juga: Mantan Presiden Afghanistan Kembali Minta Maaf Telah Tinggalkan Negaranya

Di sisi lain, pilihan Taliban yang mengisi pemerintahan baru Afghanistan membuat negara-negara Barat terutama AS prihatin.

Akhund adalah sosok senior di dalam Taliban dan merupakan kepala lama Rehbari Shura, alias dewan kepemimpinan, badan pembuat keputusan penting bagi kelompok itu.

Selain menunjuk Akhund sebagai Perdana Menteri interim Afghanistan, Taliban mengumumkan bahwa Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi sebagai wakilnya.

Untuk pos Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Taliban mengumumkan Sirajuddin Haqqani sebagai menteri interimnya.

Baca juga: China Siap Jalin Komunikasi dengan Pemerintahan Baru Afghanistan

Sirajuddin Haqqani adalah kepala kelompok milisi yang dikenal sebagai jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban sebagaimana dilansir BBC.

Sirajuddin Haqqani juga merupakan salah satu orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) paling dicari oleh AS.

Washington menawarkan hadiah hingga 10 juta dollar AS (Rp 140 miliar) untuk informasi mengarah langsung pada penangkapan Sirajuddin Haqqani.

Baca juga: AS Prihatin Lihat Susunan Kabinet Pemerintahan Baru Afghanistan