AS Prihatin Lihat Susunan Kabinet Pemerintahan Baru Afghanistan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS menyatakan prihatin setelah Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan yang seluruhnya laki-laki dan beberapa masuk dalam daftar hitam.

Kelompok militan Taliban menguasai Afghanistan dalam serangan besar-besaran lebih dari 3 pekan lalu. Aksi protes yang dipimpin oleh perempuan telah diadakan untuk melawan kelompok tersebut sejak saat itu.

Pada Selasa (7/9/2021), Taliban mengumumkan susunan kabinet sementara pemerintahan baru Afghanistan. Dipimpin oleh Mullah Mohammad Hasan Akhund, yang masuk dalam daftar hitam PBB. Ada juga, Sirajuddin Haqqani yang diburu FBI.

Baca juga: Tokoh Kunci Taliban dalam Kabinet Kerja Rezim Pemerintahan Baru Afghanistan

Kelompok itu sebelumnya mengatakan mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, "Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita."

"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," ujar instansi AS tersebut seperti yang dilansir dari BBC pada Rabu (8/9/2021).

Ia menambahkan bahwa Amerika akan "menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya".

Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Washington akan "terus memegang komitmen Taliban" untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan, "termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap terbang keluar dari Afghanistan".

"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas, bahwa Taliban memastikan tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain," katanya, menambahkan, "Dunia mengawasi dengan cermat."

Baca juga: Sosok Mullah Hasan Akhund, Pemimpin Sementara Afghanistan Era Taliban

Hukum agama

Pada Selasa, sebuah pernyataan yang dikaitkan dengan Pemimpin Tertinggi Taliban Mawlawi Hibatullah Akhundzada mengatakan kepada pemerintah untuk menegakkan hukum agama.

Sementara itu, disebutkan juga katanya Taliban menginginkan hubungan yang "kuat dan sehat" dengan negara lain.

Mereka juga akan menghormati hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan "hukum Islam dan nilai-nilai nasional negara".

Ada pun susunan kabinet sementara pemerintahan baru Afghanistan Taliban yang diumumkan pada Selasa:

Mullah Mohammad Hasan Akhund ditetapkan sebagai perdana menteri.

Di rezim Taliban sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Afghanistan dari 1996 hiingga 2001.