Duta Besar Myanmar Desak PBB Lakukan "Berbagai Cara" untuk Hentikan Kudeta Militer

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Duta Besar Myanmar mendesak PBB untuk menggunakan "berbagai cara" agar kudeta militer dihentikan.

Melansir Reuters pada Sabtu (27/2/2021), seruan itu disampaikan atas nama pemerintah terpilih Myanmar yang digulingkan saat polisi menindak para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Negara Asia Tenggara itu mengalami krisis sejak militer merebut keuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimipin terpilih Aung San Suu Kyi serta sekutu dari partainya.

Baca juga: Demo Myanmar Ricuh, Pendukung Militer Serang Pedemo dengan Pisau

Militer Myanmar menuduh terjadi kecurangan dalam pemilu pada November lalu yang mengeluarkan hasil kemenangan bagi Aung San Suu Kyi.

Kudeta kemudian mendorong ratusan ribu orang demonstran turun ke jalanan dan memicu kecaman dari negara-negara Barat hingga diberlakukannya sanksi terbatas.

Baca juga: Resmi, Militer Myanmar Dilarang Gunakan Facebook dan Instagram

Duta Besar Myanmar, Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa dia bicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan mengimbau badan tersebut "untuk menggunakan segala cara yang diperlukan guna mengambil tindakan terhadap militer Myanmar serta untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat."

"Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin lebih lanjut dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah...dan untuk memulihkan demokrasi," kata Moe Tun di hadapan 193 anggota Majeliis Umum PBB, yang disambut dengan tepuk tangan.

Baca juga: 137 LSM dari 31 Negara Minta PBB Embargo Senjata ke Myanmar

Mengakhiri pesannya, Kyaw Moe Tun, seorang diplomat karir, memberikan hormat tiga jari dari pengunjuk rasa pro-demokrasi dan mengumumkan dengan bahasa Burma, "tujuan kami adalah menang."

Sementara ini, junta militer Myanmar belum berkomentar soal pidato dan desakan Kyaw Moe Tun di pertemuan PBB.

Baca juga: Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia

Para penentang kudeta militer Myanmar memuji Kyaw Moe Tun sebagai pahlawan.

“Rakyat akan menang dan junta yang terobsesi dengan kekuasaan akan jatuh,” tulis salah satu pemimpin demonstran, Ei Thinzar Maung, di Facebook.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendorong badan dunia itu memberikan "sinyal yang jelas dalam mendukung demokrasi" dan mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak seharusnya ada negara yang mengakui atau melegitimasi junta militer.

Baca juga: Tato Wajah Aung San Suu Kyi Jadi Tren Atribut Massa Anti-Kudeta Militer Myanmar