137 LSM dari 31 Negara Minta PBB Embargo Senjata ke Myanmar

NEW YORK, KOMPAS.com - Sebanyak 137 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak PBB supaya menerapkan embargo senjata ke Myanmar.

Melalui surat yang ditandatangani, ratusan lembaga itu meminta agar junta militer dihukum, buntut kudeta pada 1 Februari.

Baca juga: Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia

"Dewan Keamanan PBB harus segera memberlakukan embargo senjata sebagai respons atas kudeta dan mencegah junta militer sewenang-wenang," demikian isi surat itu.

Surat itu juga meminta kepada negara yang masih menyediakan senjata ke junta Myanmar untuk segera menghentikan penjualan.

Secara khusus, 137 LSM dari 31 negara itu menyebut China, India, Israel, Korea Utara, Filipina, hingga Rusia sebagai pemasok senjata.

China dan Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Sementara India anggota tidak tetap.

Direktur Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth menulis, Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, sudah membuat banyak kekejaman.

Selain menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi di kudeta, mereka juga menindak etnis minoritas Rohingya.

"Paling tidak Dewan Keamanan PBB dapat melakukan embargo secara global terhadap Myanmar," ujar Roth dikutip AFP Kamis (25/2/2021).

Surat yang diteken ratusan LSM itu juga meminta agar PBB bisa menerapkan sanksi terstruktur, larangan bepergian.

Hingga yang paling tegas adalah pembekuan aset jenderal pelaku kudeta dan perusahaan yang dimiliki oleh junta.

Baca juga: Tato Wajah Aung San Suu Kyi Jadi Tren Atribut Massa Anti-Kudeta Militer Myanmar