Inggris Desak PBB Tindak Pelanggaran HAM Myanmar, China, Rusia, dan Belarus

LONDON, KOMPAS.com - Inggris mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Myanmar, China, Rusia, dan Belarus.

Melansir Sky News pada Minggu (21/2/2021), Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan Inggris mendesak agar aksi pelaku kudeta militer harus dihentikan dan segera membebaskan pemimipin terpilih negara, Aung San Suu Kyi.

Dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin (22/2/2021), Raab ingin mengatakan harapan demokrasi bangsa harus dihormati.

Baca juga: Militer Myanmar Tak Segan Bunuh Pedemo yang Ikut Mogok Massal

Kemudian, ia meminta harus diakhirinya adegan kekerasan seperti yang terjadi pada pekan ini, sehingga menewaskan 2 orang.

Beberapa anggota pasukan keamanan telah menggunakan kekerasan melawan demonstran, seperti menjalankan tank ke kota-kota besar dan melepaskan tembakkan ke arah kerumunan.

Junta berkuasa juga telah memutus koneksi internet, memberlakukan jam malam, dan mengeluarkan UU yang melarang berkumpul lebih dari 5 orang.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghentikan demonstrasi yang bermunculan sejak pengambilalihan kekuasan.

Baca juga: Demonstran Myanmar Serukan Mogok Massal, Junta Militer Langsung Keluarkan Ancaman

Raab juga mendesak negara-negara anggota PBB mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran di China, Rusia, dan Belarus.

"Kami menghadapi situasi yang benar-benar mengerikan dan mengejutkan dari seorang anggota tetap Dewan Keamanan PBB," ujar Raab.

"Memalukan bahwa Alexei Navalny, yang menjadi korban kejahatan keji, kini dijatuhi hukuman atas tuduhan sewenang-wenang," ujarnya.

Baca juga: Dokter Rusia yang Merawat Alexei Navalny setelah Keracunan Tiba-tiba Meninggal

Inggris juga meminta dewan untuk melanjutkan "penyelidikan komprehensif" atas pelanggaran HAM terkait dengan pemilihan presiden di Belarus, termasuk tuduhan penyiksaan, tindakan kejam, tidak manusiawai, dan merendahkan martabat.

Menurut pihaknya, "tindakan keras brutal" Presiden Alexander Lukashenko terhadap para pengunjuk rasa telah mengakibatkan "krisis hak asasi manusia".

"Inggris akan mendukung prakarsa untuk mempertahankan Belarus dalam agenda dewan selama diperlukan, dan sampai rakyat Belarus dapat menikmati hak-hak demokrasi, dan kebebasan fundamental mereka," kata Raab.

Baca juga: Setelah November Parlemen Eropa Tidak Akui Alexander Lukashenko Sebagai Presiden Belarus

Inggris juga menyoroti tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, China, sebagai "di luar batas".

"Pelanggaran yang dilaporkan, yang meliputi penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan, adalah ekstrem dan ekstensif. Itu terjadi pada skala industri," ucapnya.

"Mekanisme PBB harus merespons. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus, dan saya ulangi, harus diberikan akses yang mendesak ke Xinjiang,"

Pidato Raab pada Sesi ke-46 Dewan menandai kembalinya Inggris sebagai anggota pemungutan suara.

Baca juga: China Blokir BBC karena Tayangkan Penyiksaan Uighur di Xinjiang