Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Makan Siang Gratis Rawan Korupsi, Bahaya buat Kepsek dan Guru

Kompas.com - 04/03/2024, 16:06 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka rawan dikorupsi. Apalagi program ini memiliki anggaran yang cukup besar, yakni Rp 450 triliun.

Kornas JPPI, Ubaid Matraji mengatakan, biaya makan siang gratis rawan bocor yang mengakibatkan banyak Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru potensial masuk penjara.

Baca juga: Magda, Anak Buruh yang Lulus Cumlaude dan Langsung Kerja di Bank Indonesia

"Kita harus menyadari, hingga kini sektor pendidikan maish masuk kategori 5 sektor terkorup di Indonesia. Maka, biaya makan siang gratis yang jumlahnya sangat fantastis ini menjadi angin segar bagi para oknum di sektor pendidikan untuk lancarkan aksinya," ucap dia dalam keterangannya, Senin (4/2/2024).

Apalagi, bilang dia, tidak ada kejelasan siapa yang mengelola, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme transparansi, dan akuntabilitasnya?

"Dana BOS saja hingga kini masih bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan dana makan siang. Jika terlalu gegabah hanya karena pencitraan, maka akan banyak kepala sekolah dan guru yang masuk penjara," ujar dia.

Jika dipaksakan harus ada makan siang, maka anggarannya harus di luar anggaran pendidikan.

Saat ini, anggaran pendidikan yang jumlahnya 20 persen dari APBN itu sudah terbebani dengan gaji guru dan belanja operasional pegawai.

"Akibatnya, tidak dapat banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan juga mendorong kualitas pendidikan lebih baik," kata dia.

Baca juga: 2 Mahasiswa UB Meninggal Dunia, Orangtua dan Sahabat Wakili Wisuda

Biaya pendidikan akan jadi lebih mahal

Lanjut dia menyatakan, program makan siang gratis ini akan menjadi beban anggaran dan menambah utang negara.

Akibatnya, tarif biaya pendidikan kian mahal dan tak terjangkau.

"Banyak Masyarakat menjerit soal biaya pendidikan dan belum terlaksananya program wajib belajar 12 tahun secara bebas biaya," jelas dia.

Baca juga: Cerita Agus, Polisi yang Jadi Wisudawan Terbaik Unair dengan IPK 3,94

"Di sekolah negari saja masih banyak pungli, apalagi di sekolah swasta maka biaya sekolah kian tak terjangkau," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com