Dana BOS Tahap I Disalurkan Januari 2024, Tercepat Sepanjang Sejarah

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2024 tahap I pada Januari 2024.

Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbudristek, Nandana Aditya Bhaswara mengatakan, penyaluran dana BOSP itu adalah yang tercepat sepanjang sejarah.

Total penyaluran dana BOSP pada Januari kemarin diberikan pada 402.831 satuan pendidikan atau 96 persen dari total sasaran 419.218 satuan pendidikan.

Baca juga: Dana BOSP 2024 Tahap 1 Cair, Ini Cara Cek Pencairan bagi Sekolah

“Dana BOSP merupakan salah satu dari empat kebijakan dari peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketiga, sekaligus menjadi titik awal kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah,” kata Nandana kata Nandana melalui keterangan tertulis, Jumat (16/2/2024).

Nandana pun meminta satuan pendidikan yang telah menerima penyaluran bisa segera memanfaatkan dana BOSP dengan cepat.

Penggunaan dana BOSP, kata Nandana, harus perpegangan pada dua prinsip, pertama adalah memperhatikan petunjuk teknis (Juknis) BOSP yang mengedepankan persaudaraan atau sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sedangkan yang kedua, satuan pendidikan sebaiknya sudah menyusun daftar perencanaan kebutuhan sekolah dengan berkaca pada rapor pendidikan.

“Sehingga pemanfaatan dana BOSP menjadi efektif dan efisien,” ujarnya.

Baca juga: Serius Tangani 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan, Nadiem Bentuk Pokja

Nandana menjelaskan, tahun ini Kemendikbud Ristek telah inovatif dengan membuat desain pelaporan dana BOSP dan seluruh pertanggungjawabannya pada penyaluran tahap II.

Pada tahun sebelumnya, pelaporan dana BOSP pada bulan Januari menjadi syarat utama pencairan tahap-tahap selanjutnya.

“Hal tersebut dilakukan agar penyaluran tetap menjaga akuntabilitas tanpa mengurangi proses yang ada, sehingga proses pembelajaran akan terus berjalan tanpa jeda karena keterlambatan penyaluran dana BOSP,” tutur Nandana.

Nandana berharap, penyaluran tahap dana BOSP tahap II juga bisa menjangkau 96 persen satuan penerima pendidikan seperti tahap I.

Ia juga mengajak para satuan pendidikan untuk dapat menyelesaikan pelaporan tahun 2023 agar tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan pemotongan dan denda.

“Jangan lupa pentingnya peran pemerintah daerah yang bertugas memverifikasi sisa dana hasil pelaporan. Nantinya, sisa dana tersebut akan diperhitungkan sebagai penyaluran dana BOSP tahap II,” jelas Nandana.