Mendikbud Dorong Keterbukaan Informasi Publik, Teruskan Merdeka Belajar

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pihaknya akan terus mendorong keterbukaan informasi publik.

Hal itu, menurut Nadiem dilakukan untuk tetap mendorong keberlanjutan program yang ia gagas yakni, Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati.

Supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa Indonesia.

Baca juga: Beasiswa S1, S2, S3 ke China 2024, Kuliah Gratis dan Ada Uang Saku

"Kemendikbud Ristek akan terus meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik sebagai langkah serentak meneruskan gerakan Merdeka Belajar," kata Nadiem dilansir dari laman resmi Kemendikbud Ristek, Kamis (21/12/2023).

Nadiem mengatakan, seluruh kinerja Kemendikbud Ristek khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu, dampak dari kebijakan Merdeka Belajar sudah bisa dirasakan langsung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia.

"Sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, kami mengupayakan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan ramah serta dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna," ujarnya.

Sementara itu, Kemendikbud Ristek juga telah mendapatkan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Beasiswa S2-S3 Oxford 2024: Kuliah Gratis, Tunjangan Rp 368 Juta Per Tahun

Ini merupakan kali ketiga Kemendikbud Ristek meraih Badan Publik Informatif sejak tahun 2021.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penentu keberhasilan program reformasi birokrasi.

Menurut Ma'ruf, transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Badan publik yang meraih kualifikasi informatif bertambah signifikan. Capaian tersebut menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus berbenah karena kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan," ucap Wapres Ma'ruf Amin.