Pengangkatan 1 Juta Guru PPPK Baru Selesai Akhir 2024

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menuntaskan permasalahan kejelasan status dan kesejahteraan guru honorer yang telah menahun sejak tahun 2019.

Seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang dilaksanakan sejak 2021 menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang capaiannya terus ditingkatkan.

Baca juga: PB PGRI Cium Adanya Keterlibatan Kementerian dalam Hal KLB Ilegal

Menurut Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Nunuk Suryani, pemerintah saat ini tengah berupaya agar seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah negeri diampu oleh guru ASN.

"Target rekrutmen guru ASN PPPK dari tahun 2020 adalah 1 juta guru, dan diharapkan hingga nanti 2024, 1 juta guru honorer itu dapat terangkat (menjadi ASN) semua," kata dia dalam keterangannya pada Jumat (10/11/2023).

Nunuk menjelaskan, guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 berjumlah 544.000 orang.

Pada tahun 2023 masih berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK, sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296.000 orang guru ASN PPPK baru.

"Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK nanti sudah mencapai lebih dari 800 ribu orang," ungkap dia.

Dirjen GTK menjelaskan, Kemendikbud Ristek memiliki visi untuk menjadikan guru sebagai profesi terhormat, bermartabat, dan membanggakan.

"Untuk mewujudkannya, kami melakukan berbagai upaya seperti koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang masuk ke dalam panitia seleksi nasional (panselnas) untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK setiap tahun," jelas dia.

Baca juga: Ditinggal Kedua Orangtua, Rizqi Buktikan Bisa Kuliah di Kedokteran

Selain itu, bersama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemendikbud Ristek secara intensif mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Khususnya, sebut dia, untuk menyosialisasikan kebijakan dan mendorong pemda agar mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung.

Kemudian, Kemendikbud Ristek juga memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan baik dan turut membantu memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan.

Baca juga: PB PGRI: KLB Mengatasnamakan PGRI di Surabaya Ilegal

"Itu dilakukan agar bisa merumuskan kebijakan pembiayaan guru PPPK, termasuk membantu penyiapan guru mengikuti seleksi dengan memberikan pelatihan mandiri atau online menggunakan learning management system," pungkas Nunuk.