Beasiswa dari Institusi: Upaya Inklusi Pendidikan Tinggi sampai Pelosok Negeri

KETERLIBATAN sektor swasta dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya terkait pemberian beasiswa pendidikan tinggi terus diharapkan partisipasinya.

Namun, kualitas pengelolaan dan implementasi beasiswa yang diberikan dari sektor institusi atau swasta perlu terus ditingkatkan.

Dalam opini seorang pengajar di Koran Kompas, Halim (2021) berjudul “Optimalisasi Peran dan Kontribusi Beasiswa Swasta bagi Pendidikan” menggarisbawahi beasiswa pendidikan tinggi dari sektor institusi perlu dirancang serta diimplementasikan secara lebih inklusif.

Merespons opini tersebut, kali ini disusun opini yang mencoba menjawab melalui penjelasan secara utuh pengelolaan beasiswa dari sudut pandang salah satu institusi pendonor beasiswa pendidikan tinggi di Indonesia, yakni Bank Indonesia (BI).

Pendidikan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh negara.

Untuk pendidikan tinggi, melihat data yang dirilis oleh BPS, dalam rentang periode 2020 sampai 2022, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) nasional masih dalam rentang 30,85 persen sampai 31,19 persen.

APK PT atau Gross Enrollment Ratio (GER) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menghitung persentase jumlah penduduk di suatu negara yang melanjutkan pendidikan tinggi.

Semakin tinggi persentase APK PT, maka tingkat kualitas layanan pembelajaran serta komitmen negara dan publik (termasuk di dalamnya institusi dan swasta) dalam penyediaan akses pendidikan tinggi akan semakin berkualitas.

Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 37 persen di 2024, bahkan masih jauh tertinggal di antara negara lain kawasan Asean.

Malaysia berada di 43 persen, sementara Singapura mencapai 93 persen (World Bank, 2020).

Farisi (2022) dalam opininya menyebutkan terdapat faktor yang berpengaruh pada APK PT, yakni daya tampung PT, peningkatan aksesibilitas PT, serta status ekonomi keluarga.

Faktor yang terakhir disebutkan dapat didorong melalui dukungan sektor institusi dan dunia usaha dalam bentuk bantuan finansial beasiswa.

Bentuk pembiayaan, cakupan pembiayaan, dan sumber pembiayaan beasiswa umumnya berbeda-beda untuk masing-masing institusi pendonor, tentunya hal ini disesuaikan dengan tujuan kepentingan organisasinya.

Fokus dan detail dalam rancangan tujuan dan program beasiswa merupakan hal yang krusial dalam perumusan beasiswa.

Banyak institusi pendonor terkendala dalam tahapan ini. Umumnya, penentuan arah besaran tema beasiswa digunakan untuk mendukung pencapaian tugas dan mandat institusi tersebut.

Pun, pemilihan karakteristik tipe beasiswa harus dikurasi secara jelas, sehingga tepat sasaran serta tidak selalu didominasi dengan latar belakang kekurangmampuan finansial semata.

Faktor keberlanjutan (sustainability) beasiswa juga perlu menjadi pertimbangan institusi pendonor dan perlu dirumuskan pada awal pembentukannya.

Institusi pendonor selayaknya berkomitmen atas hal ini secara langgeng, sehingga unsur ketergantungan terhadap performa kinerja institusi dalam bentuk laba/profit ataupun sekadar pemenuhan kepedulian sosial suatu institusi tidaklah menjadi penentu utama.

Mengambil contoh beasiswa yang dikelola oleh institusi BI, untuk 2023 diarahkan guna mengembangkan SDM Indonesia yang unggul dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Turunan atas besaran tema tersebut disusun ada empat skema. Pertama, beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera dan memiliki nilai baik.

Kedua, beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga.