Beasiswa dari Institusi: Upaya Inklusi Pendidikan Tinggi sampai Pelosok Negeri

Namun, kualitas pengelolaan dan implementasi beasiswa yang diberikan dari sektor institusi atau swasta perlu terus ditingkatkan.

Dalam opini seorang pengajar di Koran Kompas, Halim (2021) berjudul “Optimalisasi Peran dan Kontribusi Beasiswa Swasta bagi Pendidikan” menggarisbawahi beasiswa pendidikan tinggi dari sektor institusi perlu dirancang serta diimplementasikan secara lebih inklusif.

Merespons opini tersebut, kali ini disusun opini yang mencoba menjawab melalui penjelasan secara utuh pengelolaan beasiswa dari sudut pandang salah satu institusi pendonor beasiswa pendidikan tinggi di Indonesia, yakni Bank Indonesia (BI).

Pendidikan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh negara.

Untuk pendidikan tinggi, melihat data yang dirilis oleh BPS, dalam rentang periode 2020 sampai 2022, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) nasional masih dalam rentang 30,85 persen sampai 31,19 persen.

APK PT atau Gross Enrollment Ratio (GER) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menghitung persentase jumlah penduduk di suatu negara yang melanjutkan pendidikan tinggi.

Semakin tinggi persentase APK PT, maka tingkat kualitas layanan pembelajaran serta komitmen negara dan publik (termasuk di dalamnya institusi dan swasta) dalam penyediaan akses pendidikan tinggi akan semakin berkualitas.

Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 37 persen di 2024, bahkan masih jauh tertinggal di antara negara lain kawasan Asean.

Malaysia berada di 43 persen, sementara Singapura mencapai 93 persen (World Bank, 2020).

Farisi (2022) dalam opininya menyebutkan terdapat faktor yang berpengaruh pada APK PT, yakni daya tampung PT, peningkatan aksesibilitas PT, serta status ekonomi keluarga.

Faktor yang terakhir disebutkan dapat didorong melalui dukungan sektor institusi dan dunia usaha dalam bentuk bantuan finansial beasiswa.

Bentuk pembiayaan, cakupan pembiayaan, dan sumber pembiayaan beasiswa umumnya berbeda-beda untuk masing-masing institusi pendonor, tentunya hal ini disesuaikan dengan tujuan kepentingan organisasinya.

Fokus dan detail dalam rancangan tujuan dan program beasiswa merupakan hal yang krusial dalam perumusan beasiswa.

Banyak institusi pendonor terkendala dalam tahapan ini. Umumnya, penentuan arah besaran tema beasiswa digunakan untuk mendukung pencapaian tugas dan mandat institusi tersebut.

Pun, pemilihan karakteristik tipe beasiswa harus dikurasi secara jelas, sehingga tepat sasaran serta tidak selalu didominasi dengan latar belakang kekurangmampuan finansial semata.

Faktor keberlanjutan (sustainability) beasiswa juga perlu menjadi pertimbangan institusi pendonor dan perlu dirumuskan pada awal pembentukannya.

Institusi pendonor selayaknya berkomitmen atas hal ini secara langgeng, sehingga unsur ketergantungan terhadap performa kinerja institusi dalam bentuk laba/profit ataupun sekadar pemenuhan kepedulian sosial suatu institusi tidaklah menjadi penentu utama.

Mengambil contoh beasiswa yang dikelola oleh institusi BI, untuk 2023 diarahkan guna mengembangkan SDM Indonesia yang unggul dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Turunan atas besaran tema tersebut disusun ada empat skema. Pertama, beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berasal dari keluarga prasejahtera dan memiliki nilai baik.

Kedua, beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga.

Ketiga, beasiswa untuk mendukung fokus keahlian dan keterampilan mahasiswa dan siswa vokasi.

Keempat, beasiswa yang khusus didesain untuk mahasiswa di Kawasan Timur Indonesia (KTI). KTI memperoleh perhatian lebih serius karena proporsi pendidikan tinggi di wilayah KTI perlu untuk lebih ditingkatkan.

Tantangan selanjutnya yang coba diatasi melalui skema beasiswa dari institusi, yaitu diharapkan dapat membantu pengentasan pengangguran terdidik.

Konsep beasiswa konvensional yang hanya berbentuk bantuan finansial sudah dianggap tidak relevan.

Selain beasiswa berbentuk bantuan finansial, beasiswa saat ini perlu diarahkan pada penguatan karakter dan intelektual mahasiswa.

Hal ini sejalan dengan kajian Putri (2015) di mana calon pekerja terdidik lebih selektif dalam mencari pekerjaan karena berhubungan dengan minat, passion, serta kualifikasi tertentu dari pasar tenaga kerja.

Fenomena pengangguran terdidik tidak hanya terkait persoalan mismatch keseimbangan jumlah lapangan kerja.

Oleh karenanya, agar mahasiswa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion, dapat mempersiapkan mengisi amunisi diri melalui softskill yang dibutuhkan dunia kerja.

Penguatan ini dalam bentuk keterlibatan aktif penerima beasiswa pada pelaksanaan kegiatan institusi pendonor sebagai preview atau gambaran awal dunia kerja yang nantinya akan mereka hadapi.

Serupa dengan kegiatan magang dalam Kampus Merdeka (KM), penerima beasiswa institusi selayaknya dapat lebih terlibat aktif dan menyatu dalam program dan kegiatan yang dilakukan institusi, selama hal tersebut dimungkinkan.

Hubungan timbal balik yang positif ini menegaskan bahwa tidak hanya penerima beasiswa yang terbantu, namun juga institusi turut terbantu atas kehadiran mereka.

Bahkan, apabila dikelola dengan baik, mereka dapat menjadi ambassador reputasi positif institusi melalui edukasi kepada publik dan jaring media sosial yang dimiliki mahasiswa.

Namun, harus digarisbawahi adalah keterlibatan ini tidak menganggu kegiatan perkuliahan sebagai tugas utama mahasiswa.

Penguatan selanjutnya berupa capacity building kepada penerima beasiswa yang umumnya tidak mereka dapatkan di kampus.

Kepemimpinan dan pengabdian sosial merupakan dua besaran yang didorong oleh BI kepada penerima beasiswa di seluruh belahan Nusantara.

Kepemimpinan atas diri sendiri dan mengelola teamwork sangat berguna dalam tiap profesi yang akan mereka geluti kelak. Sementara pengabdian sosial merupakan hal yang ingin ditanamkan dari tiap future leaders penerima beasiswa.

Dalam koridor dan pengawasan instansi pendonor beasiswa, kepekaan mereka dilatih dengan mencoba menjawab permasalahan-permasalahan sosial di sekelilingnya.

Bidang lingkungan, kesehatan, bencana alam, dan pendidikan adalah contoh permasalahan sekitar yang sering dicarikan solusi bersama oleh penerima beasiswa, walau dalam kompleksitas yang sesuai dengan kapasitasnya.

Mengelola beasiswa institusi secara profesional dan akuntabel

Selayaknya penerimaan kerja, mulai dari screening awal, tes seleksi, wawancara, sampai dengan keputusan akhir digunakan untuk memilih mahasiswa penerima bantuan yang dianggap mampu mengemban beasiswa.

Hal tersebut karena sejatinya program beasiswa yang bergengsi akan terkonsep secara matang dan memiliki mekanisme penyaringan yang terstruktur.

Namun, ini setimpal dengan upaya yang dilakukan apabila calon penerima beasiswa berkualifikasi telah lolos seleksi dan siap memperoleh benefitnya, baik bantuan finansial dan nonfinansial.

Berdasarkan pengamatan, penerima beasiswa memiliki kebanggaan apabila mendapat beasiswa yang berasal dari institusi yang memiliki reputasi.

Terkadang, mencantumkan pada CV saat mulai memasuki dunia kerja bisa menjadi diferensiasi bagi mereka.

Untuk menjaga tata kelola penerima beasiswa beberapa hal wajib dipenuhi, seperti di antaranya kelembagaan kampus yang memiliki legalitas atau berizin, kecukupan kriteria serta persyaratan mahasiswa calon penerima beasiswa, sampai penilaian atas sarana prasarana penunjang kegiatan belajar dan mengajar.

Institusi pendonor penting untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan kampus ataupun sekolah yang disasar.

Kerja sama tersebut di antaranya dalam bentuk seleksi bersama, koordinasi data kelolaan, penyampaian laporan, sampai dengan dukungan keterlibatan penerima beasiswa pada kegiatan-kegiatan institusi.

Tujuan kerja sama ini selain mendapatkan mahasiswa penerima yang sesuai dan terbaik, namun juga turut merawat keberlanjutan beasiswa institusi agar tetap berjalan secara baik.

Mengelola beasiswa institusi yang menyasar mahasiswa di penjuru Nusantara memang tidak mudah.

Tidak hanya dari sisi pengelolaan dananya, namun juga butuh sumber daya yang memadai untuk menjaga hal tersebut tetap merata kebermanfaatannya namun juga akuntabel.

Sebagai ilustrasi, dapat dibayangkan di BI pada 2023 ini saja terdapat jumlah kelolaan sebanyak 11.545 penerima beasiswa yang tersebar di 196 perguruan tinggi, baik berstatus negeri maupun swasta, sarjana maupun vokasi (diploma dan politeknik).

Adapun untuk level SMK telah dikelola sebanyak 27 SMK dengan penerima beasiswa sebanyak 540 siswa. Apabila diakumulasi sejak inisiasi beasiswa ini didirikan, yakni 2011 lalu, total telah ada sekitar 35.000 penerima beasiswa BI.

Sebagai sebuah proses, pendonoran beasiswa oleh instansi diharapkan terus selalu melakukan evaluasi menyeluruh.

Baik dari sisi finansial dan nonfinansial yang diperoleh penerima, mekanisme penyaluran, skema kerja sama dengan kampus atau sekolah, sampai dengan pengelolaan secara internal di institusi tersebut.

Dipandang perlu untuk senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi lintas institusi pendonor beasiswa, mulai dari otoritas sampai kementerian dan lembaga yang memiliki concern yang sama.

Hal ini berguna untuk menghindari tumpang tindih bantuan, komunikasi berbagi pengalaman penting, dan bahkan saling mengisi apabila terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan beasiswa.

Tidak lupa, pengelolaan pascbeasiswa, atau alumni beasiswa, selayaknya turut diperhatikan oleh institusi pendonor.

Dengan jumlah akumulatif alumni beasiswa yang mencapai ribuan, atau mungkin jutaan, merupakan potensi jejaring yang seharusnya dapat dikelola sebaik mungkin oleh institusi.

Ikatan emosional di antara kedua belah pihak, yakni institusi pendonor dan penerima, dapat berlanjut ke tahap berikutnya seperti penjaringan pegawai baru bertalenta atau berbakat melalui campus hiring.

Tidak menutup kemungkinan, beberapa dari penerima beasiswa tersebut nantinya kelak akan menjadi tokoh-tokoh yang berpengaruh atau bahkan menjadi pengambil keputusan utama di negeri ini, tanpa melunturkan ikatan emosional yang telah terjalin.