Menko PMK Muhadjir Dicurhati soal Jalur Zonasi dan Jumlah Guru

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dicurhati banyak persoalan pendidikan termasuk Jalur Zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh sebagian warga Manado. 

Saat mengisi seminar Kedaulatan Pendidikan Nasional di Novotel, Manado, Sabtu (19/8/2023), banyak masyarakat Manado yang hadir ikut curhat kepada Muhadjir terkait masalah yang ada.

Salah satunya guru SMK Yapim Manado, Bakri. Ia mengatakan ada kesulitan yang dirasakan terkait PPDB Jalur Zonasi.

”Zonasi yang dijelaskan bapak Menko itu sangat ideal. Tapi, kenyataan di lapangan kita kesulitan,” kata Bakri, dilansir dari rilis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Baca juga: Isu Jokowi Hapus Zonasi di PPDB, P2G Sebutkan Masalah yang Muncul

Muhadjir menjawab dengan menjelaskan alasan mengapa ada Jalur Zonasi di PPDB.

”Alasan penting dari zonasi adalah menghindarkan perpindahan otak besar-besaran dari satu kota ke kota lain. Anak-anak yang pintar dan berkualitas kalau semuanya pindah ke daerah lain, bagaimana dengan daerah yang ditinggalkan,” katanya.

Dia menjelaskan, zonasi menjadi penting untuk dijalankan sebagai mana mestinya. Sebab, itu akan membuat pemerataan kualitas terjaga.

”Problemnya lagi, apabila tidak ada rotasi guru. Semua guru yang bagus dikumpulkan di sekolah bagus, akhirnya ada sekolah bagus ada sekolah biasa saja,” terang Muhadjir.

Dapat aduan jumlah guru yang kurang

Selain masalah Jalur Zonasi, Fabian Kaloh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mengatakan selain pendanaan dan fasilitas, problem pendidikan yang ada adalah kualitas dan jumlah guru.

”Jadi, pak Menko, kami di Sulawesi Utara ini membutuhkan tambahan guru. Kami kekurangan,” terangnya.

Permintaan penambahan guru dari Fabian Kaloh itu kepada Muhadjir mendapatkan respons masyarakat. Termasuk para guru, mahasiswa, dan siswa dari berbagai lembaga pendidikan di Manado. 

”Kebetulan honor mereka kecil sekali. Ada guru kita yang gajinya hanya Rp 250 ribu,” lanjut Fabian.

Baca juga: Mau Daftar Akpol, Cek Minimal Nilai Ijazah, Rapor dan TOEFL

Selain Fabian, anggota DPD RI asal Sulut Djafar Alkatiri juga menyoroti tentang infrastruktur dan fasilitas sekolah.

”Tentu saja kualitas guru sangat kami butuhkan. Selain itu penataan agar merata, tidak terpusat di sekolah-sekolah tertentu saja,” katanya.

Terkait hal ini, Muhadjir juga berpesan agar pemerintah di daerah ikut untuk menjaga proses pendidikan yang ada.

Termasuk sistem pendidikan sekolah swasta agar eksis.

”Penting bagi pemerintah daerah juga untuk ambil bagian dalam meningkatkan kualitas sekolah swasta. Kenapa? Kalau ada sekolah swasta yang tidak mutu, itu yang jadi beban bukan pemilik sekolah, bukan yayasan juga, melainkan siswa yang sekolah di situ. Nantinya juga kalau lulusannya tidak bagus, yang menanggung beban adalah pemerintah,” pungkas Muhadjir.