Harga Beras Indonesia Termahal di Asean, Ini Tanggapan Pakar Unair

KOMPAS.com - Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia menjadi yang termahal se-ASEAN.

Mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian.

Baca juga: Soal Isu Badai Dahsyat, Kepala BRIN Angkat Suara

Menanggapi hal itu, Pakar Kebijakan Publik Unair, Gitadi Tegas Supramudyo mengungkap perlu adanya revitalisasi kebijakan pembangunan pertanian.

"Kita lihat peningkatan ekspor kita sampai akhir 2022 ini, faktanya kita tidak lagi negara agraris yang swasembada beras, berarti problemnya di kebijakan pertanian," ucap dia dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Gitadi menjelaskan, Bank Dunia memiliki tiga kriteria dalam menentukan beras di Indonesia menjadi yang termahal se-ASEAN.

Dirinya mengungkapkan, negara harus menjawab dari tiga kriteria tersebut.

Namun, kata dia, negara dinilai sangat over defensif.

"Menurut saya pemerintah tidak mencari solusi tapi negara sangat defensif terhadap kesimpulan dari Bank Dunia yang memang dari angka yang ditampilkan lebih fare. Menurut saya kebijakan pembangunan pertanian perlu ditinjau ulang," jelas dia.

Selain kebijakan pembangunan pertanian, Gitadi mengaku faktor penyebab mahalnya harga beras di Indonesia adalah kebijakan distribusi.

Menurut dia, kebijakan distribusi beras harus dikaji ulang disamping banyaknya oknum-oknum yang menguasai pasar.

Baca juga: Tanpa Dimarahi, Ini 7 Cara Atasi Siswa yang Sulit Diatur

"Perlu ditata ulang karena rantai yang terlalu panjang sehingga harga pada tingkat konsumen bukan harga bulog tapi harga yang dibeli masyarakat, itu yang dipakai di bank dunia," jelas dia.

Untuk menstabilkan harga beras dipasaran, Gitadi menuturkan, salah satu solusinya adalah impor beras disertai dengan refungsionalisasi departemen.

"Jadi perlu refungsionalisasi departemen dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk lebih proaktif mengontrol dan mengendalikan harga dengan pasokan karena sudah terlanjur mengimpor banyak dari luar negeri," tutur dia.

Selain refungsionalisasi, Gitadi mengatakan, saat ini pemerintah harus berani koreksi diri dengan melakukan revitalisasi kebijakan.

Baca juga: Unesa Peroleh Rekomendasi Dirikan Fakultas Kedokteran

"Perlu revitalisasi kebijakan pembangunan pertanian dengan merekrut menteri yang memang handal dibidangnya untuk mendefinisikan ulang terkait kebijakan pembangunan pertanian," tukas dia.