Gaduh soal BPJS Kesehatan Orang Kaya, Ini Tanggapan Pakar Unair

KOMPAS.com - Kegaduhan mengenai pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal BPJS Kesehatan orang kaya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu.

Dalam klarifikasinya, Budi menyebut layanan BPJS Kesehatan adalah hak semua elemen masyarakat, baik kaya maupun miskin.

Baca juga: Kiat Erina Gudono Kuliah di Kampus Top Dunia: Belajar 30 Jam

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo. Dia menuturkan, BPJS Kesehatan memang ditujukan untuk semua warga, tanpa terkecuali.

Menurut Rahmad, akar persoalan BPJS Kesehatan bukan perihal kaya atau miskin, melainkan banyak ditemukannya orang kaya dalam sistem Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena salah sasaran.

Merespons hal itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Dr. Antun Mardiyanta angkat suara.

Menurut dia, data membuktikan bahwa selama ini BPJS Kesehatan menanggung beban pengobatan orang-orang kaya atau bahkan konglomerat.

Maka, pemerintah perlu mengadakan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tentang permasalahan tersebut.

"Namun harus diingat sejak awal, BPJS Kesehatan memang ditujukan untuk semua warga tanpa kecuali. Karenanya, semua warga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai kondisi dan status masing-masing," ungkap dia dalam keterangannya dikutip Senin (12/12/2022).

Menyinggung persoalan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Antun menyarankan agar pemerintah memiliki data terkait kemampuan ekonomi seluruh warga Indonesia beserta kategori statusnya yang relevan dengan PBI.

"Data by name by adress yang dinamis. Artinya selalu update tiap tahun. Penerima PBI harus diputuskan berdasar pada data yang benar, valid, dan update dari waktu ke waktu," jelas dia.

Baca juga: Rektor Minta Lulusan Unair Jangan Minder

Tentu data ini, lanjut dia, tidak hanya berguna untuk PBI BPJS Kesehatan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk berbagai kebijakan pemerintah yang lain, seperti bantuan sosial, berbagai kebijakan afirmasi, dan sebagainya.

"Ini adalah masalah yang selalu berulang dan belum ditangani secara serius," tegas Antun.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu menuturkan, jika pemerintah berniat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh, maka data PBI harus segera dipersiapkan dan harus tetap sasaran.

Di samping itu, pemerintah perlu mendesain kebijakan yang baik dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang inovatif dan solutif berbasis data.

Baca juga: Sosok Prof. Gudono, Calon Besan Jokowi Pernah Jadi Guru Besar UGM

"Nilai gotong-royong dan keadilan harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Perdebatan rancangan alternatif kebijakan berbasis data perlu diberi ruang agar publik yakin bahwa kebijakan yang dipilih akuntabel," tukas dia.