Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Jurus Pakar Ekonomi Unair Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Kompas.com - 28/02/2022, 08:32 WIB
Sandra Desi Caesaria,
Albertus Adit

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sudah satu bulan lebih masyarakat Indonesia kesulitan mencari minyak goreng di pasaran.

Bahkan untuk membeli minyak saja, ada pembatasan pembelian dimana satu orang hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng per harinya. 

Akibat kelangkaan itu, antrean panjang masyarakat yang memburu minyak goreng terjadi di beberapa toko ritel yang tersebar di beberapa daerah.

Menanggapi kondisi itu, pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rossanto Dwi Handoyo mengatakan, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri semakin lama semakin berkurang.

Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas para produsen minyak goreng.

Baca juga: Mengapa Minyak Goreng Semakin Mahal? Pakar Unair Sebut 4 Hal Ini

Menurutnya, kelangkaan minyak goreng harus menjadi perhatian bersama sebab beberapa sektor ekonomi lain juga turut terimbas adanya kondisi itu.

Sebelumnya minyak goreng di dalam negeri sempat mengalami over–supply sehingga pemerintah menerapkan kebijakan terkait Program Biodiesel 30 Persen (B30).

Namun belum lama ini, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri justru mengalami penurunan.

Rossanto menuturkan, setidaknya ada tiga hal yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mengurai persoalan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.

1. Pajak ekspor minyak goreng dinaikkan

Ia berpendapat perlunya menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Sebab, harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya di harga $ 1.100 menjadi $ 1.340.

Untuk itu, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi.

“Dengan begitu pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi,” jelasnya.

Rossanto mengatakan kebijakan perdagangan juga dapat dilakukan pemerintah dengan mengatur kebijakan ekspor.

Baca juga: Dosen UGM: Harga Kedelai Naik, Ada Alternatif Pengganti Bahan Tempe

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com