Bambang Soesatyo Minta SDM Hukum Perguruan Tinggi Tingkatkan Kualitas

KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendorong perguruan tinggi (pendidikan tinggi) hukum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kurikulumnya.

Hal itu dilakukan agar adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Baca juga: Salwa Naya Syakirah, Mahasiswa Termuda di Unpad

"Perguruan tinggi dituntut meningkatkan kualitas pendidikan hukum agar menghasilkan SDM yang tidak hanya berkualitas, tetapi memiliki daya saing dan mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi," ucap dia melansir laman Unpad, Selasa (31/8/2021).

Bambang Soesatyo menjelaskan, kemajuan teknologi telah melahirkan fenomena transformasi digital yang memengaruhi berbagai sendi kehidupan.

Di bidang hukum, transformasi digital tidak hanya berpengaruh terhadap adaptasi kebijakan dan regulasi, tapi juga memengaruhi optimalisasi, terutama pada peningkatan layanan hukum.

Di satu sisi, transformasi digital pada bidang hukum mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

Namun di sisi lain, transformasi juga memiliki ancaman tersendiri.

Salah satu contohnya nanti adalah menggeser tenaga manusia.

Baca juga: Dosen Unpad: 2 Dampak Kehidupan Hybrid bagi Kesehatan

Ke depan, bilang dia, laju modernisasi pelayanan jasa hukum akan mengandalkan mesin cerdas.

Pastinya, akan menghasilkan layanan hukum lebih praktis, cepat, dan akurat denngan biaya yang murah jika dibandingkan dengan membayar jasa advokat,” tutur Bambang Soesatyo.

Meski teknologi mendisrupsi seluruh aspek, sambung dia, tidak akan mampu mengimbangi literasi kemanusiaan, yaitu naluri, intuisi, moralitas, budi pekerti, dan sikap bijaksana.

Oleh karena itu, mahasiswa maupun praktisi hukum tidak boleh berada di zona nyaman.

Bambang Soesatyo mengapresiasi FH Unpad yang menjadi pelopor perkembangan kajian hukum siber (cyber law) di Indonesia.

Menurut dia, perkembangan hukum siber memiliki urgensi untuk mengawal kemajuan teknologi.

Baca juga: 11 PTS Terbaik Indonesia Versi QS World University Rankings 2021

"Kondisi ini menuntut semua pemangku kepentingan (termasuk perguruan tinggi) agar mampu merespons perubahan yang sangat cepat. Hukum harus jadi pionir dalam merespons perubahan digital," tukas Bambang Soesatyo.