AS Hikam: Jika Puan Konsisten Tolak Pemilu Ditunda, Simpati Rakyat Menguat

Para elite itu beralasan saat ini Indonesia masih dilanda krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan anggaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu dialihkan untuk dana pemulihan ekonomi nasional.

Wacana itu pun ditolak Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPP PDI-P itu mengatakan, menunda Pemilu 2024 merupakan tindakan menabrak kontitusi UUD 1945.

Dikatakan Puan, keputusan menggelar Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 merupakan hasil keputusan bersama antara DPR dan pemerintah.

Menurut pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam masyarakat akan melihat konsistensi sikap Puan terhadap penolakan penundaan pemilu.

Ia meyakini Puan akan selalu tegas karena menunda pesta demokrasi lima tahunan itu melanggar konstitusi.

"Publik tentu akan meninjau atau melakukan penilaian lebih lanjut, apakah konsisten atau enggak," kata dia kepada Kompas.com via WhatsApp, Rabu (16/3/2022).

Ia menilai, bila sikap itu konsisten, rakyat pun akan mengakui bahwa Puan itu merupakan seorang negarawan yang tak pernah menabrak konstitusi.

"Kalau Bu Puan kelihatannya sangat tegas dalam hal ini dan tetap konstitusional dan tidak terpengaruh, saya kira simpati rakyat akan semakin kuat kepada beliau. Kalau emang konsisten calon negarawan seperti ibunya, rakyat akan menilai berbeda," katanya.

Saat pidato di rapat paripurna DPR di komplek Parlemen, Senayan, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa agenda Pemilu 2024 sudah menjadi kebijakan negara yang ditetapkan pemerintah dan DPR.

Atas hal itu, Puan mengatakan bahwa sudah sepatutnya menjadi agenda bersama untuk merealisasikannya.

Pemilu 2024, menurut Puan merupakan alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat. Ia pun meminta alat kelengkapan dewan (AKD) yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu cermat dalam mengawal anggaran dan regulasi pelaksaan hajatan 5 tahunan itu.

"Tahapan pelaksanaan pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, KD terkait dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis maupun regulasi pelaksanaannya," demikian kata Puan di hadapan para anggota DPR, Selasa (15/3/2022).