Stafsus Presiden Ajak Mahasiswa Ikut Rumuskan Regulasi Politik

Hal itu agar stabilitas politik terus terjaga dan roda pemerintahan berjalan efekfif.

Sebab, kata Aminuddin, stabilitas politik merupakan syarat mutlak bagi negara mana pun untuk maju menjadi the Great Power Nation.

Amin mengatakan, dalam menghadapi perkembangan jaman, pemerintah perlu memiliki banyak masukan, terutama mahasiswa politik dalam menata regulasi politik pemerintah.

Mantan Ketua Umum PB PMII ini menguraikan, era Gerakan Mahasiswa tahun 1998 menghantarkan Indonesia pada demokratisasi politik, setelah era otoritarianisme. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada tantangan besar di dalamnya.

“Demokrasi telah memberikan harapan bagi semua. Rakyat kecil pun bisa jadi presiden. Tapi tantangannya juga tidak main-main. Hari ini negara di hadapkan pada volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas,” jelas Aminuddin kepada Kompas.com melalui WhatsApp, Rabu (10/11/2021).

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Amin ini mengajak para mahasiswa politik di Indonesia untuk memberikan formula atau rumusan regulasi politik kepada pemerintah.

Amin mengungkapkan, Indonesia sebenarnya berpotensi menjadi negara besar. Memiliki pertumbuhan tertinggi di G20, konsolidasi politik yang matang, bonus demografi, dan dipercaya menjadi presidensi G20.

“Itu semua membuat Indonesia semakin diperhitungkan di dalam konstelasi politik global,” katanya.

Kata Amin, sejarah membuktikan bahwa Indonesia punya potensi dan mampu mengambil peran dalam perubahan besar.

"Kita mampu menjadi pionir dalam perubahan besar revolusi teknologi bahkan kita menjadi pemimpin unicorn di Asia Tenggara," katanya.

Di tengah semua potensi tersebut, Amin mengatakan maju tidaknya Indonesia bergantung kepada para pemuda, mahasiswa hari ini.

"Semuanya tergantung kita sebagai pemuda. Mengambil atau melipat tangan. Mengambil peran kita hari ini akan menjadikan Indonesia Superpower pada 1 abad kemerdekaan," katanya.

Amin mengatakan, ajakan kepada mahasiswa ilmu politik untuk mengambil peran dalam regulasi pemerintah ini disampaikan saat membuka Seminar Nasional Kongres Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol) ke-IV, di Jakarta, Selasa 9 November 2021.