Rumah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Digeledah KPK, Kasus Apa?

Dugaan kasus di Kementan

Sebelumnya, KPK mengungkapkan mengenai kasus dugaan korupsi di Kementan terjadi berhubungan dengan penempatan pegawai dalam jabatan.

Diberitakan Kompas.com (21/6/2023), Ali mengatakan, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

"Khususnya terkait praktik penempatan pegawai dalam jabatan," katanya pada Rabu (21/6/2023).

Menurut dia, praktik jual-beli jabatan ini dilakukan untuk menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu.

Selain itu, KPK menyebut kasus dugaan korupsi di Kementan salah satunya dapat berupa pungutan uang ke aparatur sipil negara (ASN) Eselon I, II, dan III.

Tak hanya itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan terdapat dugaan korupsi lain di kementerian tersebut.

“Tidak hanya permintaan sejumlah uang kepada Eselon I, II, III, tapi ada perkara-perkara lain,” ujar Asep, dikutip dari Kompas.com (28/6/2023).

Kasus-kasus tersebut dapat berupa dugaan korupsi di proyek-proyek pengadaan Kementan.

KPK juga akan memanggil pejabat lain di Kementan setingkat direktur jenderal (dirjen) untuk mendalami kasus-kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki.

Baca juga: KPK Periksa Dugaan Korupsi Kemenaker 2012 Era Cak Imin, Apa Kasusnya?

Mentan tidak di tempat

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan Syahrul Yasin Limpo tidak berada di Indonesia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tengah berada di Roma, Italia untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Dilansir dari Kompas.id (28/9/2023), Syahrul tidak mengetahui penggeledahan yang dilakukan KPK ke kediamannya.

”Meskipun penggeledahannya menyisakan pertanyaan bagi kami. Mengapa harus hari libur resmi dan pihak yang digeledah sedang menjalankan tugas resmi kenegaraan,” jelas Hermawi.

Namun, dia menyebutkan Partai Nasdem menerima langkah yang dilakukan KPK sepanjang penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum.