Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Mobil Dinas Pemprov Banten Senilai Rp 25 M Hilang dan Menunggak Pajak Rp 1,2 M

Kompas.com - 29/05/2024, 10:00 WIB
Laksmi Pradipta Amaranggana,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ratusan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak diketahui keberadaanya dan menunggak pajak.

Hilangnya ratusan mobil dinas Pemprov Banten itu diketahui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023.

Nilai total kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaanya itu mencapai Rp 25,5 miliar.

Sebanyak 211 kendaraan yang hilang tersebut paling banyak berada di Sekretariat Daerah Banten sebanyak 187 unit dengan nilai Rp 24,5 miliar.

Selain itu, terdapat enam unit di Sekretariat DPRD Banten senilai Rp 395 juta dan Bapenda Banten sebanyak 18 unit yang bernilai Rp 205 juta.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Banten Virgojanti mengungkapkan, saat ini Pemprov Banten sedang menelusuri keberadaan kendaraan dinas tersebut.

Ia telah menyerahkan temuan LHP BPK 2024 tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten.

"Nah nanti ada bidang aset itu yang akan kita nanti kita akan pantau prosesnya," kata Virgojanti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Lelang Puluhan Kendaraan Dinas, Cek Cara Mengikuti dan Harganya


Menunggak pajak Rp 1,2 miliar

Tidak hanya hilang, sebanyak 254 unit kendaraan dinas Pemprov Banten juga dilaporkan menunggak pajak dengan total Rp 1,2 miliar.

Merujuk pada LHP BPK Banten 2023, ratusan kendaraan tersebut yang menunggak pajak berada di lima perangkat daerah di Pemprov Banten.

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (28/5/2024), kelima instansi tersebut antara lain Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Perhubungan.

Berikut ini rincian kendaraan dinas Pemprov Banten yang menunggak pajak:

  • 222 unit di Sekretariat Daerah
  • 17 unit di Bapenda
  • 9 unit di Dinas Kesehatan
  • 3 unit di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  • 3 unit di Dinas Perhubungan.

Lebih lanjut, Rina menjelaskan bahwa pembayaran tunggakan pajak dinas kendaraan dan operasional belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) 2024.

Meskipun demikian, penyelesaian tunggakan rencananya akan dialokasikan pada APBD Perubahan.

Terkait dengan anggaran yang diusulkan, BPKAD masih menunggu hasil perhitungan dari Bapenda Banten.

Baca juga: Beda Warna Pelat Nomor Kendaraan Dinas TNI

Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com