Hari Ini dalam Sejarah: 18 Mei 1998 Mahasiswa Duduki Gedung DPR/MPR, Minta Soeharto Mundur

Negosiasi dengan parlemen

Melansir dari Kompas.com (17/5/2023), kelompok pertama yang berhasil masuk ke dalam gedung DPR pada saat itu berasal dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ).

FKSMJ diwakilkan oleh 50 orang yang terdiri dari berbagai kampus itu masuk sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka menuntut segera dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk mengganti Soeharto sebagai presiden.

Keberhasilan perwakilan FKSMJ untuk masuk ke dalam gedung DPR tersebut membuat kelompok mahasiswa lainnya juga ikut bernegosiasi untuk bisa masuk ke dalam. Hasilnya sejumlah mahasiswa diperbolehkan masuk pada pukul 13.00 WIB.

Pada hari yang sama, perwakilan Institut Pertanian Bogor yang dipimpin langsung oleh rektor Soleh Salahuddin datang di gedung DPR.

Mereka menemui Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar) dan Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan tuntutan reformasi di segala bidang.

Baca juga: Mahasiswa UI Dapat Dosen Pembimbing Dian Sastrowardoyo, Ini Kisahnya

Tak hanya mahasiswa yang datang

Pada hari itu, tak hanya mahasiswa yang bergerak menuju kompleks parlemen tersebut. Sejumlah tokoh ikut melebur dalam Gerakan Reformasi Nasional.

Mereka juga sempat berorasi di dalam gedung DPR, salah satunya yakni Dimyati Hartono.

Kelompok itu menuntut reformasi bidang politik, ekonomi, dan hukum, serta menutut mundurnya Soeharto dari posisi presiden.

Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais juga sedang mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR di hari yang sama.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono X siap memimpin long march pada 20 Mei 1998 di Yogyakarta untuk menuntut digelarnya Sidang Istimewa MPR.

Harmoko minta Soeharto mundur

Salah satu momentum krusial dalam gerakan itu adalah saat Harmoko selaku pimpinan MPR/DPR menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa.

Harmoko membuat konferensi pers untuk menyikapi tuntutan reformasi dari pendemo. Ia meminta Soeharto agar segera mundur dari jabatannya sebagai presiden.

“Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri,” ucap Harmoko dikutip dari arsip Kompas yang terbit pada 19 Mei 1998.

“Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional,” tuturnya.

Pernyataan Harmoko itu pun cukup mengejutkan berbagai pihak, mengingat posisi dan latar belakangnya sebagai salah satu orang dekat Soeharto.

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto pun menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya, pernyataan itu hanyalah pendapat pribadi Harmoko.

Selain itu, pimpinan Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) menanggapi hal senada dengan Wiranto.

Pimpinan fraksi yang diwakilkan oleh Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono mengatakan, pernyataan Harmoko bukan pendapat F-KP ataupun DPP Golkar.

“Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap,” kata Arry.

Baca juga: Mahasiswa UGM Kuliah Pakai Seragam SMA Bikin Dosen Kaget, Ini Ceritanya

Soeharto mundur

Esok harinya pada 19 Mei 1998, aksi demo semakin besar dengan jumlah mahasiswa dan aktivias semakin banyak untuk menuntut Soeharo lengser.

Kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Soeharto pun memaksanya untuk mundur dari kursi presiden Republik Indonesia.

Hingga kemudian pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur dari presiden. 

Baca juga: Mahasiswa UMY Bisa KKN Sekaligus Umrah di Mekkah, Ini Kegiatannya

(Sumber: Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah, Jawahir Gustav Rizal I Editor: Sari Hardiyanto, Bayu Galih)