"Konten yang kami buat tersebut menjadi cara kami memvisualisasikan gedung DPR sebagai rumah tikus, bukan lagi rumah rakyat," jelas dia.
Jhonas menambahkan, pihaknya mengibaratkan Ketua DPR Puan Maharani seperti hama yang menguasai rumah rakyat.
Menurutnya, DPR saat ini menjadi pihak yang terus menggerogoti hak-hak rakyat dari dalam melalui segala keputusan dan kebijakan yang diambil.
Baca juga: Berapa Gaji Ketua DPR Puan Maharani?
Untuk itu, BEM UI berharap agar presiden dan DPR bersedia mendengarkan aspirasi mereka secara langsung atas potensi negatif dari UU Ciptaker, karena menyangkut hajat hidup rakyat.
"Banyak sekali pertanyaan dan keluhan yang sudah kami sampaikan maupun belum bisa kami sampaikan, yang ingin kami dengar jawabannya dari mereka," ujarnya.
"Saya tidak ingin hanya mengkritik karena biasanya kritik saja akan diabaikan, tetapi saya ingin agar presiden sebagai penanggung jawab Perppu itu dan DPR selaku penanggung jawab pengesahan Perppu itu mau dengan rendah hati mendengarkan dan menjawab seluruh keluhan kami," sambungnya.
Karena kerap berujung pada kekecawaan, ia tak berekspektasi lebih pada harapan itu kepada pemerintah. Pihaknya juga akan terus turun ke jalanan hingga aspirasi tersebut benar-benar didengar.
Baca juga: Survei Nama-nama Capres Potensial di 2024, Ganjar Nomor 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.