Ramai soal Pejabat Pemerintahan Rangkap Jabatan di BUMN, Ombudsman: Berbenturan dengan Regulasi

4. Menyusun petunjuk teknis mengenai standar dan prosedur pengangkatan.

5. Membentuk sistem informasi yang akurat terkait tata pengelolaan administrasi pengangkatan, penetapan, pemberhentian, dan evaluasi kinerja Dewas/Dekom BUMN.

6. Melakukan evaluasi terhadap sistem kerja tim penilai, jajaran Sesmen, dan/atau jajaran Deputi Kementerian BUMN yang melakukan proses penjaringan hingga pengangkatan Dewas/Dekom BUMN yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Yeka juga menyatakan ada potensi mal-administrasi saat rekrutmen komisaris BUMN sehingga menyebabkan muncul pejabat rangkap jabatan.

Kondisi ini sarat akan adanya konflik kepentingan, diskriminasi, serta tindakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.