Perhutanan Sosial, antara Harapan dan Kenyataan

Ukuran lain keberhasilan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) adalah kemandirian kelompok. Pemerintah mengklasifikasikannya menjadi empat: blue, silver, gold, platinum. Kategori KUPS blue menunjukkan kelembagaannya baru tahap awal. KUPS silver jika pendampingan baru mencakup pembinaan kelembagaan dan pengelolaan areal. KUPS gold jika kelompok tani berhasil dalam aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha. Platinum yang paling bagus: jika KUPS telah memiliki pasar yang stabil baik nasional maupun internasional.

Menurut data Go KUPS 2021, KUPS blue dan silver 93,21 persen. Ini mengindikasikan perhutanan sosial yang telah berjalan delapan tahun belum bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan secara signifikan.

Realisasi di Lapangan

Dalam refleksi akhir tahun 2022 pada 29 Desember 2022, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto, menyampaikan progres realisasi perhutanan sosial selama 2022.

Bambang melaporkan luas perhutanan sosial selama tahun lalu 423.000 hektare. Luas tersebut terdistribusi untuk 1.849 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang terdiri dari dua KUPS platinium, 398 KUPS gold, 1.097 KUPS silver, dan 334 KUPS blue.

Jumlah pendamping KUPS sebanyak 1.846 orang, terdiri dari 1.510 pendamping pemerintah dan 336 orang pendamping lainnya.

Khusus untuk hutan adat telah terbit 18 surat keputusan (SK) seluas 76.780 hektare. Dengan penambahan itu, luas total perhutanan sosial 5.314.082,11 hektare yang dikelola 9.985 KUPS. KPUS platinum yang sudah mandiri baik produksi maupun pasarnya sebanyak 50 unit, 936 KUPS gold, 4.334 KUPS silver, dan 4.665 KUPS blue.

Ada 8.044 surat keputusan bagi 1.205.184 keluarga. Hutan adat sebanyak 107 lokasi seluas 152.917 hektare. Perhutanan sosial tersebar di 33 provinsi, 380 kabupaten/kota, 2.315 kecamatan, dan 4.294 desa.

Menurut Bambang, perhutanan sosial menjadi media penyelesaian konflik tenurial. Pengaduan konflik tenurial dari tahun 2015-2022 sebanyak 1.051 kasus yang ditangani dan dapat diselesaikan sebanyak 324 kasus (34 persen).

Secara ekonomi, nilai transaksi perhutanan sosial pada 2022 sebesar Rp 117,59 miliar. Ini perhitungan selama dua bulan. Jika diasumsikan stabil, selama 12 bulan nilai transaksi perhutanan sosial sebesar Rp 1,98 triliun.

Meski tak lagi masuk proyek strategis nasional (PSN) sejak 2020, perhutanan sosial tetap penting dan strategis bagi kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia. Menteri LHK Siti Nurbaya menargetkan jumlah KPUS hingga 2024 sebanyak 45.500 unit. Jumlah itu sudah memasukkan pengambilalihan lahan Perhutani seluas 1,1 juta hektare melalui Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Jika membandingkan dengan targetnya seluas 12,7 juta hektare, realisasi perhutanan sosial hingga 2022 baru 41,87 persen. Meski realisasi salah satu ukuran keberhasilan, ukuran lain yang lebih penting adalah keberhasilan KUPS menjadi mandiri, yakni KUPS yang naik kelas menjadi platinum, minimal gold.