Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Cabut PPKM Akhir Tahun, Epidemiolog: Tunggu Setelah Nataru

Kompas.com - 22/12/2022, 13:30 WIB
Ahmad Naufal Dzulfaroh,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana untuk mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akhir tahun ini.

Rencana ini muncul seiring melandainya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir.

Menurut Presiden, kasus harian Covid-19 di Indonesia saat ini jauh lebih terkendali dibandingkan ketika muncul varian Delta dan Omicron.

Sebelumnya varian Delta menyebabkan tingginya penularan Covid-19 di Indonesia hingga mencapai 56.000 kasus per hari, sementara varian Omicron mencapai 64.000 kasus per hari.

"Kemarin kasus harian kita berada di 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM. Perjalanan seperti itu, harus kita ingat betapa sangat sulitnya," ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Menanti Jokowi Terbitkan Keppres Penghentian PPKM

Lantas, apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk mengakhiri PPKM?

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, akhir tahun ini justru menjadi ujian bagi Indonesia.

Menurut Dicky, saat ini Indonesia sedang mengalami satu gelombang Covid-19. Sementara di sisi lain, dia juga menilai Indonesia sangat lemah dalam deteksi Covid-19 dan itu bisa berbahaya. 

"Masalah dari Covid-19 ini bukan berhenti di statusnya, tapi ada potensi long Covid-19 yang akan menurunkan SDM. Maka kalau PPKM ini mau dicabut, ya tunggulah setelah Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (22/12/2022).

Bahkan jika melihat situasi yang terjadi di China saat ini, maka pencabutan PPKM baru bisa dilakukan dua bulan ke depan.

Namun, Dicky memberi catatan penting terkait rencana pencabutan PPKM ini.

Baca juga: Menko PMK Sebut Indonesia Sudah Siap bila PPKM Dihentikan

Menurutnya, pencabutan PPKM ini bisa dilakukan jika vaksinasi primer, khususnya pada anak-anak meningkat.

"Kemudian vaksinasi booster setidaknya 50 persen dan itu bukan hanya di lansia, tapi termasuk pekerja kesehatan atau komorbid yang masuk kategori risiko," jelas dia.

Sebab pencabutan PPKM tanpa diimbangi modal proteksi dan imunitas yang kuat akan membuat pengabaian.

Hal ini pada akhirnya berujung pada mundurnya akhir status pandemi Covid-19 yang sudah mulai terlihat di depan mata.

"Kesabaran itu yang harus dijaga," ujarnya.

"Jadi sekali lagi arah tujuan pengendalian kita adalah menuju ke terkendali. Setidaknya upaya kita tetap memperkuat modal imunitas," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com