Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Arif Nurdiansah
Peneliti tata kelola pemerintahan

Peneliti tata kelola pemerintahan pada lembaga Kemitraan/Partnership (www.kemitraan.or.id).

Negeri Para Demokrat

Kompas.com - 05/12/2022, 09:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAGAIMANA kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Pertanyaan tersebut muncul sesaat setelah penulis diminta memberikan materi seputar demokrasi kepada perwakilan anak muda Sumatera Barat dan Aceh, di acara youth camp Muda Melangkah.

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana menyampaikan materi kepada anak muda dengan tingkat pengetahuan yang cukup beragam, mayoritas awam dan hanya sebagian kecil yang pernah mendapat informasi seputar demokrasi. Kekeliruan dalam pemilihan sudut pandang demokrasi dan penggunaan diksi bisa saja menjadikan diskusi tidak terjadi.

Jalan berliku

Penulis kemudian melakukan serangkaian kajian untuk menjawab pertanyaan di awal, memilih sudut pandang sejarah demokrasi dengan bercerita kepada anak-anak muda di tanah Minang, serta mengaitkan demokrasi dengan kopi di Serambi Mekah.

Baca juga: Survei Indikator: 77,2 Persen Warga Nilai Demokrasi adalah Sistem Pemerintahan Terbaik

Penulis menemukan gambaran kualitas demokrasi hari ini dari hasil survei nasional Litbang Kompas yang dilakukan pada periode 6 hingga 9 September tahun ini. Salah satu kesimpulannya menyebutkan, kualitas demokrasi di Indonesia lebih buruk dibanding tahun 2021.

Hasil survei seolah menegaskan isi buku Demokrasi di Indonesia, dari Stagnasi ke Regresi (2021). Thomas Power, selaku editor buku menyatakan, perjalanan demokrasi Indonesia ibarat tarian poco-poco, idealnya dua langkah maju yang diikuti oleh satu langkah mundur. Namun kondisi saat ini menunjukan langkah mundur kita tidak hanya satu, melainkan bisa lima langkah.

Pada sisi lain, survei juga menyebutkan maraknya korupsi jadi penghambat demokrasi. Potret bahayanya korupsi pernah dilakukan di tahun 2004, dalam buku Democracy for Sale; Pemilu, Klientalisme, dan Negara di Indonesia. Ironisnya, maraknya praktik korupsi justru dilakukan untuk membiayai biaya pemilu (mandat utama demokrasi) yang mahal. Saat itu, tren penyalahgunaan izin pemanfaatan hutan menjadi modus yang marak dilakukan.

Melihat lebih jauh ke belakang, perjalanan demokrasi di Indonesia juga diselingi oleh jalan terjal. Pasca kemerdekaan, kita punya sistem demokrasi parlementer (1945-1959) yang kemudian diubah karena dianggap terlalu liberal.

Demokrasi terpimpin (1959-1965) yang menjadi gantinya justru bernasib kurang baik, berujung pada peristiwa penggulingan pemerintahan.

Di tahun 1966, kita kembali ke demokrasi Pancasila dengan jargon pembangunan dan kesejahteraan. Namun itu semata jargon. Rezim orde baru kemudian digulingkan tahun 1998 setelah menguatnya pemerintahan aristokrat nan otoriter serta korup.

Pasca reformasi, demokrasi Pancasila diperkuat untuk mengurangi potensi kembalinya otoritarian yang korup.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+