Poin-poin Pidato Kenegaraan Jokowi 16 Agustus 2022

Ia menyebut, korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda telah berhasil dibongkar dan saat ini tengah dilakukan pembenahan total.

Penyelamatan aset negara, seperti BLBI terus dikejar dan telah menunjukkan hasil.

12. Reforma agraria dan bansos

Jokowi menekankan bahwa reforma agraria, perhutanan sosial dan sertifikasi tanah akan terus dilanjutkan.

Selain itu, bantuan sosial (bansos) juga dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik.

Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja juga akan ditingkatkan dengan program diharapkan menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang difabel.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

13. Dukungan kepada UMKM

Poin selanjutnya Jokowi membahas mengenai UMKM yang harus terus didukung agar bisa segera naik kelas.

Selain itu berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan.

Kewajiban APBN, APBD dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga terus didisiplinkan.

14. Pembangunan IKN

Jokowi berpesan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dijaga keberlanjutannya.

Ia menekankan bahwa IKN bukan hanya untuk ASN, namun juga inovator dan wirausahawan.

Selain itu, bukan hanya berisi kantor pemerintah, namun menurutnya juga motor penggerak bagi ekonomi baru.

“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” katanya.

Baca juga: Jokowi: APBN Surplus Rp 106 Triliun, Pemerintah Mampu Berikan Subsidi Energi Rp 502 Triliun

15. Persiapan Pemilu

Jokowi menyampaikan tahapan pemilu sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)sehingga harus didukung sepenuhnya.

Ia mengingatkan agar jangan ada lagi politisasi agama, dan polarisasi sosial.

Jokowi berpesan demokrasi harus semakin dewasa dan konsolidasi nasional diperkuat.

16. Dorong pengamalan Pancasila 

Dalam pidato tersebut Jokowi mengatakan dirinya menghargai upaya MPR mendorong pengamalan Pancasila.

Menurutnya Ia juga menghargai upaya MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global.