Sinyal Kenaikan Harga BBM, Ini Prediksi dan Dampaknya

KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Terlebih harga minyak dunia juga sedang melonjak tinggi saat ini, yakni di level 100 dollar AS per barel.

"Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil dikutip dari Kompas.com, Jumat (12/8/2022).

"Harga minyak sekarang kan naiknya minta ampun. Harga minyak di APBN kita itu 63 dollar AS sampai 70 dollar AS per barel. Sekarang harga minyak dunia rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Juli itu 105 dollar AS per barel," lanjutnya.

Hal tersebut membuat APBN mengalami pembengkakan karena harus menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.

Meskipun begitu, Bahlil tidak menyebutkan pasti kapan kenaikan harga BBM akan diberlakukan.

Baca juga: Biaya Mobil Listrik Vs Mobil BBM, Mana yang Lebih Hemat?

Lantas, bagaimana analisis dari ekonom?

Penjelasan ekonom

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengungkapkan jika pemerintah kemungkinan besar akan menurunkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga.

Upaya menaikkan harga BBM dilakukan agar APBN yang menanggung subsidi BBM dapat lebih sustainable.

Hal tersebut dapat terjadi apabila harga minyak dunia masih berada di atas 100 dollar AS per barel seperti saat ini.

"Beban subsidi BBM memang semakin berat. Jika harga minyak terus berada di level sekarang, mau tidak mau subsidi harus dihitung ulang," kata Eddy kepada Kompas.com, Minggu (14/8/2022).

Baca juga: Penjelasan Pertamina soal Pembelian BBM Subsidi Pakai QR Code tapi Tanpa Ponsel

Dokumentasi Kementerian Investasi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat peluncuran Global Chief Executive Officer (CEO) Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, Senin (8/8/2022). Pemerintah cabut 2.065 izin usaha pertambangan.

Selain melakukan subsidi BBM kepada masyarakat, pemerintah juga masih menyubsidi BBM yang diperlukan untuk BUMN penyedia transportasi umum.

Eddy menilai langkah pemerintah untuk menambal subsidi BBM lewat pajak dan pendapatan lain sulit dilakukan untuk saat ini.

Sehingga, sangat dimungkinkan pemerintah akan mengambil tindakan untuk mengurangi beban APBN dengan mengurangi subsisi BBM.

"Jadi kemungkinan itu sangat besar, kalau kondisinya tetap seperti sekarang," tambahnya.