Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Desa dan Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 01/07/2022, 08:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BADAN Anggaran (Banggar) DPR telah membentuk beberapa panitia kerja (Panja) terkait arah kebijakan dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian Panja Banggar DPR tersebut, antara lain produktivitas, transformasi, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Isu-isu ini pula yang ditawarkan pemerintah kepada Banggar DPR sebagai tema pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Isu-isu ini tentu bukan hal baru dalam khazanah pembangunan kita. Bahkan sangat sering menjadi terminologi pemerintah dalam rapat rapat kerja dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Meskipun teramat sering dibicarakan, isu-isu tersebut masih akan menjadi arah capaian dari RKP 2023, dan saya kira malah penting sebagai tujuan dari rencana pembangunan kita tahun depan.

Produktivitas menjadi mantra penting pembangunan. Salah satu dari tujuh perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemda adalah peningkatan produktivitas dan kemandirian sektor pangan dan energi. Perintah ini muncul sebagai respons pemerintah melihat berbagai negara mengalami supply shock atas pangan, minyak, dan gas bumi.

Baca juga: Keunikan Desa Taro di Gianyar yang Mampu Gerakkan Perekonomian Warga

Akibatnya, harga membumbung tinggi dan inflasi di berbagai kawasan tak terhindarkan lagi. Pada Mei 2022, inflasi Inggris mencapai 9,1 persen, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal serupa dialami Jerman dengan inflasi mencapai 7,9 persen, tertinggi sejak 50 tahun terakhir, dan Amerika Serikat (AS) inflasinya di level 8,6 persen, tertinggi sejak 1981. Zona Eropa mengalami inflasi 8,1 persen, dari sebelumnya 7,4 persen.

Inflasi tinggi di atas 7 persen juga melanda beberapa negara Asia, seperti India, Thailand, Kamboja, Laos, Pakistan, Myanmar, Uzbekistan, Azerbaijan. Bahkan inflasi di Sri Lanka mencapai 39 persen, Iran 39 persen, Turkiye dan Suriah 139 persen, serta Lebanon 211 persen. Inflasi tinggi juga melanda sebagian besar negara di Afrika, dan Amerika Tengah dan Selatan.

Banyak negara sudah bersiap menghadapi stagflasi dan berupaya mengamankan suplai pangan dan energi masing masing. Sangat nestapa, hampir tidak ada negara yang tidak bergantung kebutuhan pangan dan energinya dari negara lain. Perdagangan global telah menempatkan banyak negara saling bertukar komoditas dan bergantung satu sama lain. Hanya skala ketergantungannya yang berbeda. Persoalan ini pula yang mendasari pertemuan G7 yang turut mengundang Presiden Jokowi.

Banggar DPR meletakkan persoalan pangan dan energi ini sebagai topik pembahasan yang penting. Ihwal ini pula yang menjadi landasan laporan panja di Banggar DPR terhadap arah kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, dan postur APBN 2023. Ada banyak kesamaan pandangan antara pemerintah dan Banggar DPR terkait indikator asumsi ekonomi makro, semisal target pertumbuhan ekonomi, kisaran inflasi dan nilai tukar serta suku bunga SBN.

Namun ada beberapa hal yang membedakan target asumsi makro usulan pemerintah dengan Panja Banggar DPR, antara lain soal harga minyak mentah Indonesia, target lifing minyak dan gas bumi. Pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi di kisaran 619 – 680 ribu barel per hari, Panja Banggar DPR menghendaki target lifting minyak bumi lebih besar di kisaran 660 – 680 ribu barel per hari.

Demikian juga target lifting gas bumi, pemerintah mengusulkan pada kisaran 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari, sementara Panja Banggar DPR menghendaki lebih besar di kisaran 1.050 – 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Banggar DPR juga mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) dengan mengasumsikan harga ICP lebih tinggi dari asumsi pemerintah.

Pemerintah mengasumsikan ICP di kisaran 80 -100 dollar AS per barel, sementara Banggar DPR mengasumsikan pada kisaran yang lebih tinggi, yakni pada kisaran 90-110 dollar per barel. Banggar DPR mengasumsikan ICP dan lifting migas lebih besar sebagai pilihan menghadapi disrupsi energi yang tampaknya masih berlanjut di tahun depan.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.