Daftar Layanan Publik yang Mewajibkan Syarat BPJS Kesehatan, Apa Saja?

5. Permohonan SIM, STNK, dan SKCK

Pada angka 25 dalam Inpres itu berbunyi:

"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk:

a. melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: dan

b.meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional."

Artinya, pelayanan permohonan SIM, STNK, dan SKCK juga disyaratkan menggunakan BPJS Kesehatan.

Baca juga: BPJS Jadi Syarat Bikin SIM, Jual Beli Tanah hingga Umrah, Pengamat: Strategi Pemerintah

6. Kredit Usaha Rakyat

Pada angka 2, disebutkan instruksi sebagai berikut:

"Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

a. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: dan

b.melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional."

Artinya, jelas bahwa mereka yang merupakan calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

7. Izin Usaha

Sementara, pada poin 3(c) dalam Inpres tersebut, berbunyi:

"Menteri Dalam Negeri untuk: mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional."

Artinya, masyarakat yang akan mengurus izin usaha diminta wajib untuk menyertakan syarat BPJS Kesehatan.

8. Sekolah

Tak hanya itu, pada angka 8, berbunyi:

"Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional."

Sehingga diharapkan peserta didik atau murid maupun guru wajib memiliki BPJS Kesehatan.

Nah, itulah sejumlah layanan publik yang mensyaratkan kewajiban keanggotaan BPJS Kesehatan.